Gerindra Merapat ke Pemerintah, Formappi: Kembali ke Zaman Orde Baru

Merahputih.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu. Pertemuan itu diduga tanda masuknya Gerindra dalam kabinet Jokowi di periode kedua ini.

Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Made Leo Wiratma mengatakan bahwa hal ini sangat merugikan Gerindra. Sebab, apa yang telah dijalankan Gerindra menjadi pelengkap untuk mengkritik pemerintah.

Baca Juga:

AHY Jadi Waketum, Pendiri Demokrat Sebut SBY Langgar AD/ART Partai

"Kalau pun Gerindra mau masuk ke pemerintahan itu akan merupakan kerugian besar buat Gerindra. Karena mereka sudah berjuang menjadi rivalitas kalau akan menjadi oposisi, ini besar juga sekali harapan rakyat menjadi penyuara rakyat agar pemerintah tidak semena-mena," ujar Made di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Senin (14/10).

Menurutnya, hampir semua lawan politik kini mendukung pemerintahan Jokowi. Bahkan, tak menutup kemungkinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang biasanya menjalankan fungsi mengkritik pemerintah dinilai sudah mati.

"Bagaimana mereka bisa kuat kalau sudah memposisikan diri hampir semuanya menjadi pendukung koalisi pemerintah. Saya sangat khawatir kalau sudah demikian daya kritis mereka akan berkurang, karena semuanya sudah dibicarakan ya, kembali saya khawatir akan kembali ke zaman orde baru. Di mana DPR hanya jadi lembaga stampel yang memberi cap apa yang dimaui oleh presiden," tegasnya.

Baca Juga:

Gerindra Minta Jatah Menteri, Arief Poyuono: Ngapain Malu-Malu Demi Bangun Negara?

Kendati demikian, ia berharap gabungnya Gerindra ini hanyalah isu belaka. Sehingga, pemerintah akan adanya yang mengkritik.

"Ini yang menjadi kekhawatiran kita, di mana DPR sebagai lembaga, dan mudah mudahan isu Gerindra akan merapat ke pemerintah itu hanya isu, sehingga memang ada satu oposisi yang bisa bersuara bukan hanya asal berbeda tapi memberikan satu perimbangan yang memberikan daya kritis pada kebijakan pemerintah," pungkasnya. (Knu)