Gerindra Buka Peluang Koalisi dengan Semua Parpol di Pilpres 2024

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 27 Februari 2023
Gerindra Buka Peluang Koalisi dengan Semua Parpol di Pilpres 2024

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah strategi dilakukan Partai Politik untuk mendapatkan hasil maksimal di Pemilu 2024 yang tinggal hitungan bulan.

Seperti yang dilakukan partai Gerindra yang tengah berambisi memenangkan Ketum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga:

Koalisi Gerindra-PKB Bisa Bubar jika Khofifah Jadi Cawapres Prabowo

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan pihaknya membuka peluang berkoalisi dengan semua partai politik baik yang berada di Senayan maupun partai baru untuk mendukung Ketum Prabowo Subianto menjadi calon presiden 2024.

Termasuk, kata Muzani parpol yang sudah mendeklarasikan bakal capres 2024 untuk bergabung mendukung Prabowo.

"Kami tidak alergi dengan partai manapun, kami tidak punya hambatan dengan partai manapun, dan kami merasa semua partai adalah kawan Gerindra, semua partai adalah sahabat Prabowo," ujar Muzani yang dikutip di Jakarta, Senin (27/2).

Muzani menjelaskan, Indonesia adalah negara besar dengan keberagaman suku, budaya, agama dan bahasa. Karena itu, memimpin Indonesia harus bersama-sama dengan kekuatan politik yang ada.

Baca Juga:

PKB Bermanuver, Gerindra: Perkuat Ikatan Koalisi

Menurut Muzani, pemilu adalah proses demokrasi yang harus dijadikan alat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi rakyat.

"Kita harus bersama-sama membangun Indonesia raya, karena itu kami mengajak semua partai untuk dukung Pak Prabowo," jelas pria yang juga Wakil Ketua MPR itu.

Muzani juga mengungkapkan salah satu tujuan Partai Gerindra ingin menjadikan Prabowo presiden adalah agar harga-harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, gula, dan lainnya bisa terjangkau.

Karena itu, kata Muzani, masyarakat tidak boleh salah pilih capres dan partai politik pada 14 Februari 2024.

"Itu yang menyebabkan kami percaya kepada Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah ini," tutur Muzani.

Sikap Gerindra berbeda dengan PDIP yang sudah dengan tegas menyatakan tidak berkoalisi dengan partai-partai yang menggagas Koalisi Perubahan, yakni Nasdem, PKS dan Demokrat. Pasalnya, tiga partai tersebut akan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres di Pilpres 2024. (Knu)

Baca Juga:

Gerindra Tanggapi Rencana Safari Politik Puan Maharani

#Partai Gerindra #Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani #Pilpres #Pilpres 2024 #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Partai Gerindra memberikan peringatan keras bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran serupa di masa depan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Mei 2026
Gerindra Beri Sanksi Keras ke Anggota DPRD Jember Achmad Syahri yang Asyik Merokok dan Main Game Saat Rapat
Indonesia
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Partai Gerindra akan menggelar sidang terhadap anggota DPRD Jember, Ahmad Syahri Assidqi. Ia ketahuan main game sambil merokok saat rapat.
Soffi Amira - Jumat, 15 Mei 2026
Ketahuan Main Game dan Merokok saat Rapat, Anggota DPRD Jember Bakal Disidang Gerindra
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Bagikan