Gerindra: Belum Ada Utusan Jokowi-Amin Terkait Rekonsiliasi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 24 Juni 2019
Gerindra: Belum Ada Utusan Jokowi-Amin Terkait Rekonsiliasi

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan belum ada utusan dari kubu Jokowi-Ma'ruf yang diutus untuk membicarakan masalah rekonsiliasi dengan kubu Prabowo-Sandi.

"Jadi sampai hari ini sejauh yang saya tahu belum ada utusan dari pemerintah terkait masalah rekonsiliasi. Masalah rekonsiliasi ini yakinlah pada saatnya nanti kita akan putuskan yang terbaik," kata Riza seperti dilansir Antara, Senin (24/6).

Dalam keterangan tersebut, Riza juga membantah pertemuan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan oada hari kedua Idul Fitri 1440 H.

Menurut dia, beri kesempatan kepada BPN Prabowo-Sandi dan TKN Jokowi-Ma'ruf serta partai politik koalisi untuk menyelesaikan mekanisme konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria. (Antaranews)
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria. (Antaranews)

Baca Juga: BPN Prabowo Tolak Mentah-Mentah Seruan Rekonsiliasi

"Nanti setelah selesai MK tentu kami akan berunding setelah melihat hasilnya, insyaallah kalau Prabowo-Sandi yang dimenangkan tentu kita akan rapat internal koalisi dan kita akan memutuskan berkoalisi dengan partai-partai lainnya, siapa nanti akan berkoalisi dengan Prabowo-Sandi," ujarnya.

Riza mengatakan kalau ada kesepakatan koalisi, tentu ada berbagai macam bentuknya karena bisa saja ada kesepakatan pada posisi-posisi tertentu, apakah di pemerintahan atau di parlemen.

Menurut dia, sejauh ini belum ada tawaran-tawaran koalisi karena selama ini beredar di media massa dan apabila Prabowo-Sandi menang, pihaknya akan memberikan kesempatan pada partai-partai pemerintah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf untuk bergabung.

"Sampai hari ini kami belum memutuskan apakah partai Gerindra akan oposisi atau koalisi belum diputuskan. Nanti akan diputuskan setelah hasil MK, kita hormati dulu hasil MK," katanya. (*)

Baca Juga: Soal Rekonsiliasi, PKB Sejalan dengan BPN Prabowo-Sandi

#Gerindra #Partai Gerindra #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Dasco mengatakan Gerindra tidak hanya mencermati survei SMRC, tetapi juga hasil survei dari lembaga lain yang dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Indonesia
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
Prabowo selama ini selalu memberikan Gibran ruang untuk bekerja.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
Bagikan