Ganjar-Mahfud Siap Jawab Soal Proyek Wadas dalam Debat

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Sabtu, 20 Januari 2024
Ganjar-Mahfud Siap Jawab Soal Proyek Wadas dalam Debat

Sonny Keraf saat diwawancarai Reinhard Sirait. (Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pasangan Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dipastikan menguasai isu Proyek Wadas. Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Alexander Sonny Keraf mengatakan, Ganjad-Mahfud siap menjawab isu Proyek Wadas apabila nanti diungkit dalam dabat.

Lanjut Sonny Keraf, dalam isu Wadas banyak orang mem-bully Ganjar seolah-olah ia adalah biang kerok yang menyebabkan masalah di Proyek tersebut.

Baca Juga:

Slank Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

"Pertanyaan kita, ini proyek siapa? Ini proyek pemerintah pusat lho. Ini bukan proyek provinsi. Kebetulan terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tegah," kata Sonny Keraf yang juga Mantan Menteri Lingkungan Hidup saat diwawancarai Reinhard Sirait dalam PodCast LajutGan, dikutip Sabtu (20/1).

Sonny Keraf mengatakan, Ganjar sebagai kepala daerah tentu ikut menyelesaikan masalah yang sebenarnya adalah proyek pemerintah pusat. Artinya, segala hal yang berkaitan dengan proyek itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Dalam Proyek Wadas, kata Sonny Keraf, ada problem mengenai ganti rugi lahan warga. Lalu Ganjar dituding dan dimintai tanggung jawab penyelesaiannya.

Baca Juga:

Jokowi Ogah Tanggapi Rapor Merah Kinerja Menhan Prabowo dari Anies dan Ganjar

"Pak Ganjar tidak lari, dia datang. Bertemu dengan masyarakat, dia mendengar aspirasi masyarakat, dia mencari jalan keluar, lalu kemudian bernegosiasi dengan pemerintah pusat, sehingga dicapailah penyelesaian dengan ganti rugi yang sangat besar. Siapa yang melakukan itu? Ganjar Pranowo," kata Sonny Keraf.

Menurut Sonny Keraf, itulah jiwa pemimpin yang siap pasang badan, siap ambil tanggung jawab menjawab aspirasi masyarakat dan menyelesaikan problem masyarakat.

"Bukan lari, walaupun sesungguhnya tanggung jawab yang besar adalah pemerintah pusat," imbuhnya.

"Silakan dibahas saja isu itu, saya justru pancing kalau isu itu diangkat kayak bola yang diangkat begitu (oper lambung), lalu Pak Ganjar dan Pak Mahfud smash gitu lho. Karena itu akan menjadi kredit poin Pak Ganjar dan Pak Mahfud," pungkasnya. (pon)

Baca Juga:

Era Jokowi Gaji TNI-Polri Naik Pas Pemilu, Anies Janji Tiap Tahun Naik

#Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan