Ganjar Janjikan Keadilan Akses Internet

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 12 Desember 2023
Ganjar Janjikan Keadilan Akses Internet

Tangkapan layar Capres nomor urut 1 Ganjar Pranowo. Foto: MP/Mula

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku mendapat keluhan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), terkait sulitnya akses pekerjaan dan internet.

Keluhan itu disampaikan masyarakat NTT kepada Ganjar saat politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu melakukan kampanye beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Ganjar Tawarkan Program Satu Desa Satu Puskesmas di Debat Pilpres 2024

“Pak Ganjar, kenapa kami anak muda tidak mudah mendapatkan akses pekerjaan padahal itu hak kami,” sambung Ganjar menirukan keluhan masyarakat NTT, saat pemaparan visi misi dalam debat perdana yang digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (12/12) malam ini.

Capres yang diusung PDI Perjuangan (PDIP) ini ingin pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Pasalnya, kata Ganjar, saat ini akses internet cepat masih terfokus di Jawa.

“Kami mendapatkan kesulitan untuk akses internet padahal kami butuh belajar tidak sama dengan yang di Jawa,” ujar Ganjar lagi, mengulang keluhan dari warga NTT itu.

Baca Juga:

Persiapan dan Isu Yang Disampaikan AMIN Saat Debat Perdana

Atas alasan itu yang membuat mantan Gubernur Jawa tengah ini ingin memfasilitasi agar akses internet di seluruh Indonesia bisa merata seperti di Pulau Jawa.

“Catatan inilah yang mendorong pikiran kami internet gratis untuk para siswa yang sedang bersekolah agar mereka punya kesamaan dengan kita semuau yang ada di Jawa ini,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Aparat Buat Pengamanan Berlapis Jaga Debat Perdana Capres di KPU

#Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan