Ganjar Jadi Oposisi, Pengamat Ingatkan Batasan Agar Tak Ganggu Prabowo

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Selasa, 14 Mei 2024
Ganjar Jadi Oposisi, Pengamat Ingatkan Batasan Agar Tak Ganggu Prabowo

Ganjar Pranowo saat memberikan keterangan pers di kawasan Gondangdia, Jakarta, Kamis (21/3). (Foto: ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Calon presiden Ganjar Pranowo dianggap layak menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengatakan beberapa pernyataan Ganjar cenderung ke arah oposisi.

“Salah satunya, saat mengkritik rencana pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40,” imbuh Jerry kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/5).

Jerry yakin Ganjar memiliki argumen dalam pernyataan tersebut. Apalagi, kepemimpinan Prabowo memerlukan penyeimbang di luar pemerintahan.

Baca juga:

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Yang di Dalam jangan Korupsi

"Itu akan lebih elok karena menjadi oposisi sama mulianya dengan duduk di kursi pemerintahan," ujar Jerry Massie.

Namun, Jerry mengingatkan agar Ganjar menyadari posisinya di luar pemerintahan, yakni dengan tidak ‘menggangu’ Prabowo menyusun formasi pemerintahannya. Termasuk dalam hal menambah atau mengurangi jumlah kabinet.

Baca juga:

Gerindra Respons Kritik Ganjar: Pemenang Berhak Akomodasi Kawan

"Nomenklatur Menteri dapat diubah. Melihat kondisi baik dan tidak, mana yang penting dan tidak penting. Saya rasa Ganjar tidak perlu mengurus itu, karena itu adalah haknya yang memenangkan pilpres," pesan Jerry.

Sekadar informasi, Ganjar yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah itu menganggap, penambahan jumlah kabinet tidak bisa dilakukan jika tanpa merevisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Sebab, disebut Ganjar, dalam UU sudah diatur dengan jelas bahwa jumlah kementerian negara ada 34. (knu)

#Politik #Ganjar Pranowo #Prabowo Subianto
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Ekonom Achmad Nur Hidayat meminta program MBG dihentikan sementara. Ia menyoroti anggaran hingga kasus keracunan.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
MBG Diminta Setop Sementara, Ekonom Soroti Anggaran hingga Kasus Keracunan
Indonesia
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Pemerintah memastikan harga Pertalite dan Biosolar tidak naik. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan alasannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 Juni 2026
Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Biosolar Tidak Naik, Bahlil Ungkap Alasannya
Indonesia
Sudah Bayar Rp 1 Triliun, Dudung Sebut Ribuan Motor Listrik MBG Masih dalam Perakitan
Ribuan motor listrik MBG kini masih dalam proses perakitan. Meski tersandung kasus korupsi, tetapi nasib motor listrik itu menunggu keputusan Prabowo.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Sudah Bayar Rp 1 Triliun, Dudung Sebut Ribuan Motor Listrik MBG Masih dalam Perakitan
Indonesia
Cocoklogi Prabowo di Hari Ultah HIPMI, Salah Hitung 10+6=17 Ujungnya Jadi 8
Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung angka 8 yang dianggapnya sebagai simbol keberuntungan.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
Cocoklogi Prabowo di Hari Ultah HIPMI, Salah Hitung 10+6=17 Ujungnya Jadi 8
Indonesia
Terima Surat Surat Kepercayaan Duta Besar 9 Negara, Prabowo Tegaskan Prinsip Dasar Diplomatik RI
Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari sembilan duta besar negara sahabat.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
Terima Surat Surat Kepercayaan Duta Besar 9 Negara, Prabowo Tegaskan Prinsip Dasar Diplomatik RI
Indonesia
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
DPR resmi mengesahkan UU Polri. Dalam aturan itu, masa jabatan Kapolri berpeluang diperpanjang sesuai keputusan presiden.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
UU Polri Disahkan, Kapolri Berpeluang Menjabat Lebih Lama Lewat Keputusan Presiden
Indonesia
DPR Titip Pesan ke Said Iqbal, Fokus Bereskan PHK hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Said Iqbal mendapat tugas berat usai dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Buruh.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Titip Pesan ke Said Iqbal, Fokus Bereskan PHK hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Indonesia
Prabowo Bakal Lantik Pimpinan Baru BGN dan Said Iqbal di Istana Negara Sore ini
Presiden RI, Prabowo Subianto, akan melantik beberapa pejabat pada Senin (8/6). Presiden Buruh, Said Iqbal, juga ikut dilantik.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Prabowo Bakal Lantik Pimpinan Baru BGN dan Said Iqbal di Istana Negara Sore ini
Indonesia
Istana Bantah Purbaya Dicopot dari Kursi Menkeu, Tegaskan Jangan Percaya Rumor
Istana membantah isu Menkeu Purbaya diganti Chatib Basri. Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tak percaya isu.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Istana Bantah Purbaya Dicopot dari Kursi Menkeu, Tegaskan Jangan Percaya Rumor
Bagikan