Ganjar Dorong Adanya Dubes Siber Demi Pertahanan Digital RI

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Senin, 08 Januari 2024
Ganjar Dorong Adanya Dubes Siber Demi Pertahanan Digital RI

Menurut Ganjar, Dubes Siber berperan penting merespons kondisi global kekinian. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong adanya duta besar (Dubes) Siber dalam rangka mempertahankan Indonesia dari serangan-serangan digital.

Hal tersebut ia sampaikan saat memaparkan closing statement pada debat ketiga Capres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1) malam.

Menurut Ganjar, Dubes Siber berperan penting merespons kondisi global kekinian, khususnya pada dunia digital.

"Duta besar digital menjadi penting karena problem besar kita hari ini adalah pada dunia digital. Maka kita perlu duta besar ini untuk merespons perubahan-perubahan global yang ada," ujar Ganjar.

Baca Juga:

Ganjar Khawatir Utang Besar Bikin Indonesia Kolaps

Selain itu, pasangan cawapres Mahfud MD ini juga menekankan sejumlah hal penting yang menjadi fokus dalam bidang pertahanan RI. Mulai dari masalah krisis iklim, hingga potensi konflik dengan negara tetangga juga harus diperhatikan.

"Duta besar krisis iklim kita perlukan. Garda samudra sebagai strategi baru dari poros maritim dunia. 100 persen pesawat kita mesti siap tempur, alutsista kita mesti siap tempur dan zero tolerance untuk kecelakaan pada alutsista kita," ucap dia.

Ia juga menginginkan adanya peningkatan anggaran pertahanan hingga 2 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara. Ini penting, karena menurutnya sangat menunjang profesionalisme para prajurit TNI-Polri dalam menjaga pertahanan.

"Mendorong pada profesionalisme kepolisian yang mau tidak mau harus kita lakukan. Badan Siber Polri kita dorong sampai satuan baru di setiap Polda untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, tentu kesejahteraan prajurit dan keluarga menjadi begitu penting untuk mendapatkan perhatian," tukasnya. (pon)

Baca Juga:

Di Mata Anies Utang Negara untuk Beli Alutsista Bekas Tidak Produktif

#Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan