Gagasan Pramono Anung untuk Menambah Lapangan Kerja di Jakarta

MerahPutih.com - Calon gubernur Jakarta Pramono Anung bertekad memperluas lapangan pekerjaan untuk warga Jakarta jika memenangkan Pilkada 2024. Salah satu gagasan yang disiapkan untuk menopang kebijakan itu adalah Jakarta Fund.

Nantinya, Pemprov DKI Jakarta akan mengalokasikan dana dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBD Jakarta untuk pembiayaannya.

"Dengan APBD sekitar Rp 80 triliun, Jakarta bisa membuat yang namanya Jakarta Fund. Kalau bisa membuat Jakarta Fund dikelola secara profesional yang saya yakin dari SiLPA-nya APBD saja bisa untuk merunning itu, maka kemudian bisa melakukan ekspansi untuk kegiatannya," kata Pramono, di Jakarta, Kamis (19/9).

Dalam beberapa tahun terakhir, SiLPA APBD DKI Jakarta tiap tahunnya mencapai tak kurang dari Rp 5 triliun. Mantan Sekretaris Kabinet itu berujar, ide alokasi dana untuk perluasan lapangan kerja dari sisa APBD ini bisa menjadi jawaban mengatasi tingginya pengangguran di Jakarta.

Baca juga:

Pramono-Rano Janji Benahi Taman Kalijodo dan Sempurnakan JIS

"Salah satu faktor yang paling mendasar di Jakarta ini yang paling tinggi terutama bagi gen Z dan milenial adalah masalah lapangan pekerjaan," ucap Pramono.

Pramono akan memastikan pengelolaan anggaran dari pemerintah ini bisa efektif menyerap lapangan kerja jika nantinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta. Ia menggaransi keberaniannya mengeksekusi gagasan tersebut untuk mewujudkan ‘Jakarta Menyala’ yang warganya bisa bekerja, bisa lebih sejahtera dan bahagia.

"Selama dikelola secara profesional, terbuka, transparan, dan sekarang ini memang eranya keterbukaan. Kami yakin kami berdua akan melakukan itu," imbuhnya.

Berkaitan dengan penyerapan lapangan kerja, Pramono juga berjanji akan membolehkan warga yang hanya lulusan sekolah dasar (SD) untuk bekerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) atau pasukan oranye.

Menurut Pramono, pekerjaan petugas kebersihan di tingkat kelurahan berseragam oranye itu tak memerlukan syarat minimal pendidikan yang tinggi.

Baca juga:

Ahok Sebut Pramono-Rano Harus Jadi Gubernur Terbaik di Jakarta

"Ijazah SD cukup jika yang bersangkutan bisa bertanggung jawab menjalankan tugasnya," pungkasnya. (Pon)