Gagal Kawal Dunia; Habis LBB, Terbitlah PBB

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Minggu, 10 Juni 2018
Gagal Kawal Dunia; Habis LBB, Terbitlah PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (Foto: un.org)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

SELASA, 8 Januari 1918, Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson mengusulkan membentuk Liga Bangsa-Bangsa (LBB) atau League of Nation. Usulan tersebut termaktub di dalam 14 pasal (Wilson’s Fourteen Points). Sehingga pada Kamis, 10 Juni 1920, terbentuklah LBB di Versailles, Prancis. Sementara markas besarnya berada di Jenewa, Swiss.

Pendirian LBB bertujuan untuk memelihara perdamaian dunia dengan melucuti senjata di negara-negara konflik. Selain itu, LBB juga difungsikan untuk menyelesaikan masalah antarnegara-negara melalui diplomasi dan negosiasi.

Namun, tujuan tersebut jauh panggang dari api. Perang antarnegara justru berkecamuk. LBB gagal mengawal perdamaian dunia. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat ke-32 Franklin Delano Roosevelt bersama Perdana Menteri Inggris Sir Winston Churchill kembali menggaungkan usaha perdamaian.

Kamis, 14 Agustus 1941, beberapa petinggi negara di dunia mengadakan pertemuan di atas kapal penjelajah Atlanta di lepas Pantai New Foundland, Samudera Atlantik. Tak lama berselang, pertemuan susulan kembali dilakukan di Moskow, Rusia (1943), Dumbarton Oaks, Amerika Serikat (1944), dan Yalta, Ukraina (1945).

Pada pertemuan di Dumbarton Oaks, Washington, kesepakatan terjadi. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Uni Soviet, dan Tiongkok sepakat membentuk organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB lahir akibat kegagalan LBB dalam mengawal perdamaian.

Pada pertemuan di San Fransisco (25 April–26 Juni 1945) menghasilkan Piagam Perdamaian (Charter of Peace), yang kemudian digunakan sebagai mukadimah Piagam PBB. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh 50 negara, 282 delegasi yang terdiri atas 444 orang. Pada akhirnya, Rabu, 24 Oktober 1945, PBB resmi didirikan.

PBB Napas Perdamaian Dunia

Meletusnya Perang Dunia II (1939-1945) disebut akibat gagalnya LBB dalam mengawal perdamaian. Karena itu, pada pertengahan 1945 PBB resmi didirikan untuk mengganti peran LBB.

Setelah diresmikan, peran PBB pun semakin diperluas. Tak hanya memelihara perdamaian internasional, PBB juga bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional.

Rencana konkret awal untuk organisasi dunia baru tersebut dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu.

Istilah tersebut pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah negara berjanji untuk melanjutkan usaha damai dengan menandatangani Piagam Atlantik.

Adapun 4 kesepakatan tersebut di antaranya (1) Tidak dibenarkan adanya usaha perluasan wilayah, (2) Setiap bangsa berhak untuk menentukan usahnya sendiri, (3) Setiap bangsa punya hak untuk turut serta dalam perdagangan dunia, dan (4) perdamaian dunia harus diciptakan agar setiap bangsa hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan.

Sebagai tindak lanjut Atlantic Charter, pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional diadakan di San Francisco, dengan dihadiri oleh 50 pemerintah negara, dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Declaration of the United Nations).

PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan -Perancis, Tiongkok, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat- dan mayoritas dari 46 negara anggota lainnya.

Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946. Kedudukan organisasi tersebut awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Penggunaannya sampai gedung Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.

Kontroversi PBB

Meski telah resmi didirikan, segala kritik justru semakin kencang mengarah kepada PBB. Di Amerika Serikat sendiri, John Birch Society lahir sebagai tandingan dari organisasi dunia tersebut.

Dengan memulai kampanye get US out of the UN pada 1959, mereka menuding tujuan didirikan PBB sebagai One World Government atau Satu Pemerintah Dunia. Banyak juga dari kalangan yang bahkan menyebut PBB sebagai alat dari organisasi berbahaya Iluminati dalam mengontrol dunia.

Tak hanya itu, Komite Kemerdekaan Perancis Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (Si Itu), dan merasa tidak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia. Gaulle justru lebih percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antarnegara secara langsung.

#PBB #Sejarah PBB
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodhipuro, ditunjuk memimpin Dewan HAM PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Sidharto Reza Suryodipuro ditunjuk memimpin Human Rights Council dengan tema A Presidency for All.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 di Jenewa
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Dunia
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Disebut tidak lagi melayani kepentingan Amerika dan mendorong agenda yang tidak efektif atau bersifat bermusuhan.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Indonesia
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengecam penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan mendesak PBB menggelar sidang darurat demi menjaga hukum internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Dunia
Serangan dan Penangkapan Presiden Venezuela Maduro Oleh AS Bikin PBB Khawatir
PBB prihatin dengan eskalasi baru-baru ini di Venezuela sekaligus memperingatkan potensi implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026
Serangan dan Penangkapan Presiden Venezuela Maduro Oleh AS Bikin PBB Khawatir
Dunia
Kepala PBB Sampaikan Pesan Tahun Baru, saatnya Dunia untuk ‘Lebih Serius’
Pada 2026, ketika perang berkecamuk di Ukraina dan lainnya, para pemimpin dunia harus bekerja meringankan penderitaan manusia dan memerangi perubahan iklim.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Desember 2025
 Kepala PBB Sampaikan Pesan Tahun Baru, saatnya Dunia untuk ‘Lebih Serius’
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gempar! Keputusan PBB Langkahi Indonesia Tetapkan Status 'Bencana Internasional' di Sumatra
Beredar unggahan yang menyebut PBB melangkahi Indonesia dalam menyebabkan status bencana yang terjadi di Aceh-Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Gempar! Keputusan PBB Langkahi Indonesia Tetapkan Status 'Bencana Internasional' di Sumatra
Indonesia
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
PBB telah memberikan dukungan teknis di Aceh, Sumut, dan Sumbar sesuai mandat masing-masing badan PBB, baik di tingkat daerah maupun nasional melalui kementerian terkait.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Desember 2025
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
Indonesia
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Pemerintah harus fokus dan bergerak secara cepat, tepat, serta simultan agar keluhan-keluhan masyarakat terdampak banjir bisa tertangani sesegera mungkin.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Bagikan