Gaet Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Gerindra Segera Komunikasi dengan PDIP

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 23 Oktober 2023
Gaet Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Gerindra Segera Komunikasi dengan PDIP

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan PDIP setelah menggaet Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan itu dilakukan karena Gibran dipilih menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Gibran yang merupakan kader PDIP telah disepakati oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi cawapres Prabowo.

Baca Juga:

Adanya Duet Prabowo-Gibran, PDIP: Partai Banteng Semakin Semangat

"Kami akan komunikasi ya," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Senin (23/10).

Sementara itu, Prabowo Subianto mengaku sudah meminta waktu bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dia mengaku belum mengetahui kapan pertemuannya dengan Megawati tersebut akan dilakukan.

Dia masih menunggu kabar dari Megawati yang juga Presiden kelima RI itu.

Baca Juga:

KIM Ogah Berpolemik Soal Status Keanggotaan Gibran di PDIP

Prabowo-Gibran memilih tanggal 25 Oktober 2023 untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke KPU.

Terdapat beberapa persyaratan yang perlu diselesaikan oleh Prabowo-Gibran sebelum melakukan pendaftaran ke KPU.

Lalu, tanggal 25 Oktober dipilih berdasarkan kesepakatan dengan partai koalisi, termasuk Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, Garuda, PBB, Gelora, Prima, dan Gibran Rakabuming Raka. (Knu)

Baca Juga:

Percepatan Deklarasi Gibran Dinilai Jadi Strategi Perang Prabowo Lawan PDIP

#Gerindra #PDIP #Pilpres 2024 #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan