Fraksi PKB Setujui Kerangka Ekonomi Makro 2026, tapi Berikan Beberapa Catatan

MERAHPUTIH.COM - FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyampaikan sejumlah catatan penting terkait dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (27/5).
?
Juru Bicara Fraksi PKB Rivqy Abdul Halim menyatakan kebijakan fiskal tahun 2026 harus mampu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat sesuai amanat konstitusi.
?
"Meskipun di tengah ketidakpastian geopolitik global, Fraksi PKB menilai kebijakan fiskal ini perlu didukung demi mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi,” ujar Rivqy Abdul Halim, yang akrab disapa Gus Rivqy.
?
Menurutnya, diperlukan penguatan menyeluruh yang didukung optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan. Fraksi PKB menekankan pemerintah memiliki kewajiban untuk mempercepat pembangunan yang sehat dan berkelanjutan, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun luar negeri. "Hal ini sejalan dengan kaidah fikih, maa laa yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib,” kata Gus Rivqy.
?
Fraksi PKB, lanjut Gus Rivqy, memberikan catatan penting terkait dengan Keterangan Pemerintah atas KEM-PPKF Tahun Anggaran 2026, meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi, target produksi minyak mentah (lifting), tingkat kemiskinan, perkiraan pendapatan negara, usulan anggaran belanja negara, hingga pembiayaan utang. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 berada di kisaran 5,2 hingga 5,8 persen.

Baca juga:

Rapat Paripurna DPR Sampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2026

?
“Fraksi PKB menilai rentang target ini cukup konservatif dan cenderung underestimate atau kurang optimistis, mengingat komitmen pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen di akhir periode pemerintahan,” ungkapnya.
?
Fraksi PKB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yaitu 5,6 hingga 6,0 persen. "Target ini dapat tercapai jika pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi domestik melalui pendorong utama seperti konsumsi rumah tangga, peningkatan daya beli masyarakat, serta percepatan program makan bergizi gratis,” urai Gus Rivqy.
?
Fraksi PKB mendukung strategi akselerasi pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi melalui berbagai program bantuan sosial. Untuk efektivitasnya, Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk konsisten menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan ketepatan sasaran.
?
Terkait dengan perkiraan pendapatan negara yang mencapai 11,71 hingga 12,22 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), Fraksi PKB mengusulkan target pendapatan negara yang lebih ideal, yaitu antara 12,5 hingga 13,00 persen dari PDB. “Kami mendesak pemerintah untuk segera membenahi implementasi reformasi administrasi perpajakan, termasuk kendala yang masih ditemukan dalam penggunaan sistem Coretax, yang awalnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pajak,” kata Gus Rivqy.
?
Mengenai belanja negara di sektor pendidikan, Fraksi PKB meminta pemerintah untuk mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan pada perguruan tinggi di bawah kementerian/lembaga, guna menciptakan keadilan pembiayaan pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat luas.
?
“Dalam hal pembiayaan utang, Fraksi PKB mendorong pemanfaatan pembiayaan nonutang berupa pembiayaan investasi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan dana abadi untuk pendidikan, pesantren, kebudayaan, serta lembaga swadaya masyarakat,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Rancang Kebijakan Fiskal APBN 2026

?