Fraksi PDIP DPRD DKI Bakal Jegal Pembangunan Hotel Bintang 5 TIM

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menginstruksikan Fraksi PDIP DPRD DKI untuk menolak pembangunan Hotel Bintang Lima dalam revitalisasi di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.

Adapun revitalisasi TIM sendiri merupakan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2019. Meski rehabilitasi itu sudah termaktub dalam Peraturan Gubernur, Hasto meyakini ada peluang untuk menggagalkannya.

Baca Juga

PDIP Tolak Pembangunan Hotel Bintang Lima di TIM

"Kami akan mendorong fraksi PDIP di DPRD DKI melakukan dialog-dialog. Belum terlambat untuk menyatakan sikap di dalam mendukung apa yang disuarakan oleh para seniman tersebut," kata Hasto melalui keterangan tertulis MerahPutih.com, Senin (25/11).

Saat dikonfirmasi Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengaku telah menerima arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk menentang rencana Pemprov DKI mendirikan hotel mewah di kompleks TIM yang dikerjakan Jakarta Propertindo (PT. Jakpro).

Gembong pun mengatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan kawasan TIM sebagai tempat peradaban kebudayaan dan kesenian bukan lokasi bisnis untuk mencari keuntungan. Maka renovasi ruang kesenian yang dikerjakan Pemprov DKI tidak boleh melenceng dari tujuan.

"Jangan memang ruang yang diperuntukkan ketahanan budaya, tapi justru dimanfaatkan untuk area bisnis. Itu kan keluar dari konteks pelestarian budaya," tegas Gembong.

Menurut dia, bila Pemprov membangun hotel bintang lima dalam rehabilitasi kawasan TIM disinyalir mencari pundi-pundi rupiah namun berkedok melestarikan budaya untuk mendapatkan keuntungan.

"Bicara budaya itu enggak bisa ngomongin untung rugi, tapi bagaimana kita bisa eksis dengan jati diri bangsa kita yang dilakoni oleh para seniman khususnya di Jakarta. Itu seniman kita sedang bergelut," papar dia.

Gembong pun tak setuju dengan pembelaan Pemprov DKI di mana pembangunan hotel mewah di TIM bertujuan agar seniman yang dari luar kota bisa beristirahat di hotel itu. Lanjut dia, alasan Pemprov DKI itu hanya kamuflase untuk menutup dari masyarakat bahwa ada orientasi bisnis di tempat kesenian.

"Rasanya tidak pas aja seniman disuruh menginap di hotel bintang lima, seniman kan rang yang begitu bebas, enggak elok juga kalau penyediaan hotel bintang lima yang tarifnya pasti mahal untuk seniman. Lagian penginapan hotel juga banyak di sekitaran TIM," tuturnya.

Baca Juga

Anggaran Renovasi Taman Capai Rp145 Miliar, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini mengaku fraksinya di DPRD DKI akan berkoordinasi dengan SKPD yang berkaitan dengan revitalisasi kawasan TIM. Koordinasi ini bermaksud untuk mempertanyakan pembangunan hotel mewah di tempat lokasi kesenian di Jakarta itu.

"Justru itu yang kita akan lakukan koordinasi dengan SKPD terkait rencana revitalisasi tetapi di dalamnya ada rencana pembangunan hotel bintang lima itu," tutupnya. (Asp)