Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan cara mudah menjenggal langkah calon petahanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali bertarung di Pilpres 2019.
Skenario ini terkait syarat dukungan minimal 20 persen suara partai politik yang duduk di parlemen. Dalam hal ini, posisi Jokowi riskan terjenggal jika PDIP atau Golkar akhirnya pecah kongsi.
"Kalau PDIP dan Golkar pecah, bubar bos. Karena partai lain tuh enggak cukup," kata Fahri, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (4/8).
Menurut Fahri, PDIP tak bisa memenuhi syarat PT 20 persen tanpa dukungan Golkar. Jokowi dan PDIP, lanjut dia, minimal harus berkoalisi dengan 4 partai untuk bisa mengajukan capres. "Ada gabung ini partai-partai, Nasdem, Hanura, PPP, ini belum cukup nih. Belum cukup. Kalau 4 baru cukup.”
Fahri menjelaskan kekuatan posisi tawar Golkar ini yang bisa menjadi ganjalan dalam pencalonan Jokowi. Golkar, lanjut dia, bisa membuat Jokowi kewalahan jika mengancam keluar koalisi apabila usulan cawapres mereka tidak diterima oleh calon petahana.
Diprediksi Fahri, kondisi itu yang membuat sampai saat ini Jokowi belum mengumumkan resmi siapa cawapres pendampingnya karena sedang mempertimbangkan dengan matang untuk mengkokohkan koalisinya.
“Jadi, berat buat Jokowi, Anda kira gampang buat Pak Jokowi dapat tiket. Salah. Saya masih memprediksi bisa-bisa pecah kalau ini (PDIP-Golkar) pecah, Pak Jokowi enggak dapat tiket,” tutupnya.
Sebaliknya, Fahri menilai Ketum Gerindra Prabowo Subianto lebih diuntungkan karena gabungan suara PKS dan Gerindra sudah hampir memenuhi syarat minimal 20 persen suara di DPR.
Artinya, lanjut dia, koalisi Prabowo hanya membutuhkan dukungan satu partai lagi, antara PAN atau Demokrat. "Pak Prabowo dengan satu partai dari tiga partai yang ada, cukup. Jadi kasarnya pengumpul tandatangan, Pak Prabowo tinggal perlu tandatangan lagi,” tandas politikus PKS itu. (Gms)
