Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menekankan perlunya musyawarah dan keseimbangan dalam menyikapi fenomena sound horeg di Jawa Timur.
Menurut Fadli, ekspresi budaya ini harus mempertimbangkan tempat dan tidak merugikan pihak lain, sembari tetap didukung selama sesuai dengan regulasi.
"Saya kira mempertimbangkan tempat dan lain-lain. Dan saya kira pasti ada titik keseimbangan itu, ada titik kompromi itu. Yang paling penting harus ada musyawarah," ujar Fadli, Senin (28/7).
Baca juga:
Fenomena sound horeg tidak hanya terjadi di dunia nyata, seperti konvoi truk bermuatan pengeras suara di perkampungan atau jalan raya, tetapi juga ramai diperbincangkan di media sosial.
Gejala sosial ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk organisasi dan pemerintah, karena meskipun menjadi wadah hiburan kreatif, sound horeg berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan gejolak sosial antara penggemar dan masyarakat yang terganggu.
Baca juga:
MUI Jatim Resmi Keluarkan Fakta Haram Sound Horeg dengan Beberapa Catatan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri sedang menyiapkan regulasi dan membentuk tim khusus. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa diskusi mengenai sound horeg telah melibatkan berbagai sudut pandang, termasuk aspek agama, lingkungan, budaya, hukum, dan kesehatan, dengan partisipasi MUI Jatim, Polda Jatim, serta perangkat daerah lainnya.
Fenomena ini banyak ditemukan di Tulungagung, Banyuwangi, Pasuruan, Jember, dan Malang. Khofifah menilai bahwa penerbitan regulasi seperti Peraturan Gubernur (Pergub) atau Surat Edaran sangat mendesak.
