Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon buka suara terkait munculnya dokumen rahasia Amerika Serikat yang salah satu isinya menyebut Prabowo Subianto memerintahkan penghilangan paksa aktivis reformasi.
Fadli menyebut dokumen rahasia AS tersebut seperti sampah dan tidak penting. Menurut dia, isu yang tertuang dalam dokumen itu merupakan isu daur ulang yang sengaja dimunculkan setiap menjelang Pilpres 2019.
"Ah itu sampahlah, itu dokumen sampah. Itu enggak penting. Jadi ini isu yang sudah di daur ulang berkali-kali bertahun-tahun setiap Pemilu, jadi saya katakan itu hanyalah dokumen sampah," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7).
Wakil Ketua DPR ini menegaskan dokumen rahasia AS itu layak disebut sebagai sampah. Pasalnya, kata dia, isi dari dokumen tersebut tidak memiliki dasar yang kuat sehingga tidak layak ditanggapi secara serius.
"Ya kan tidak ada isinya dan tidak ada dasarnya, apa dasarnya coba. Kan itu seperti tuduhan yang tidak berdasar. Apalagi dari Amerika kan produsen hoaks dimana-mana, dia mau perang di Irak saja hoaks gitu," tegas Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menilai munculnya dokumen tersebut menandakan ada pihak yang sengaja mencari-cari kesalahan Prabowo. Sebab, isu yang tertuang dalam dokumen itu merupakan isu lama yang kerap dihembuskan jelang Pilpres.
"Itu kan setiap pemilu selalu ada gitu-gitu an (isu penghilangan aktivis). Itu menandakan bahwa Pak Prabowo mau dicari-cari kesalahannya ngga ada. Jadi isu-isu lama selama 20 tahun di ulang-ulang seperti ‘kaset rusak’," tandas Fadli.
Sebelumnya, dilansir dari www.bbc.com, Sebanyak 34 dokumen rahasia Amerika Serikat mengungkap rentetan laporan pada masa prareformasi, salah satunya bahwa Prabowo Subianto disebut memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa sejumlah aktivis pada 1998 dan adanya perpecahan di tubuh militer.
Dokumen-dokumen yang dirilis ke publik oleh lembaga Arsip Keamanan Nasional (NSA) ini mengemukakan berbagai jenis laporan pada periode Agustus 1997 sampai Mei 1999.
Sebagian merupakan percakapan staf Kedutaan AS di Jakarta dengan pejabat-pejabat Indonesia, lainnya adalah laporan para diplomat mengenai situasi di Indonesia.
Salah satu dokumen merupakan telegram berisi percakapan antara Asisten Menteri Luar Negeri AS, Stanley Roth, dengan Komandan Kopassus, Mayor Jenderal Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan selama satu jam pada 6 November 1997 itu, keduanya membahas situasi Indonesia.
Prabowo mengatakan mertuanya, Presiden Suharto, tidak pernah mendapat pelatihan di luar negeri dan pendidikan formalnya pun sedikit. Namun, menurutnya, Soeharto sangat pintar dan punya daya ingat tajam.
Bagaimanapun, urai Prabowo, mertuanya tidak selalu bisa memahami persoalan dan tekanan dunia.
Akan lebih baik jika Suharto mundur pada Maret 1998 dan negara ini bisa melalui proses transisi kekuasaan secara damai", sebut Prabowo dalam dokumen itu.
"Apakah itu terjadi pada Maret atau perlu beberapa tahun lagi, era Suharto akan segera berakhir," sambungnya.
Arsip tertanggal 7 Mei 1998 ini mengungkap catatan staf Kedutaan Besar AS di Jakarta mengenai nasib para aktivis yang tiba-tiba menghilang.
Catatan itu memuat bahwa para aktivis yang menghilang boleh jadi ditahan di fasilitas Kopassus di Jalan Lama yang menghubungkan Jakarta dan Bogor
Hasil percakapan seorang staf politik Kedutaan Besar AS di Jakarta dengan seorang pemimpin organisasi mahasiswa memunculkan nama Prabowo Subianto.
Narasumber tersebut mengaku mendapat informasi dari Kopassus bahwa penghilangan paksa dilakukan Grup 4 Kopassus. Informasi itu juga menyebutkan bahwa terjadi konflik di antara divisi Kopassus bahwa Grup 4 masih dikendalikan Prabowo.
"Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto," sebut dokumen tersebut.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Datangi Komnas HAM, PDIP Sebut SBY Ikut Bertanggungjawab Atas Kasus Kudatuli
