Evakuasi Korban Kabut Asap Diprioritaskan Bayi dan Anak-anak

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 23 Oktober 2015
Evakuasi Korban Kabut Asap Diprioritaskan Bayi dan Anak-anak

Menko PMK Puan Maharani memberikan penjelasan penanganan korban bancana kabut asap, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10) (Foto: setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Pemerintah mengevakuasi korban terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Prioritas evakuasi dari beberapa wilayah sudah berbahaya yaitu bayi dan anak-anak.

“Saya teruskan untuk penanganan yang fokus untuk nahan api dan dampak asap ini dilakukan secara masif, semua kementerian agar konsentrasi dan masuk ke lapangan, terutama untuk yang berkaitan dengan anak dan bayi,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas masalah penanggulangan bencana kabut asap, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/10).

Sementara, Menteri Koordinator bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, yang ditunjuk sebagai koordinator penanganan karhutla di Tanah Air mengatakan, bencana kabut asap sudah masuk tahap bencana nasional atau darurat nasional dalam menangani korban terdampak. Pemerintah sudah menyiapkan kapal perang dan Pelni untuk evakuasi di Sumatera dan Kalimantan.

"Kami siapkan 6 kapal TNI, kemungkinan 3 atau 2 di Kalimantan, bergantung Panglima TNI men-deploy-nya (menyebarkan), dan sisanya di pantai Sumatera,” kata Luhut Panjaitan seperti dilansir Kantor Sekretariat Kabinet.

Luhut melanjutkan, langkah pertama yaitu penanganan di daerah terdampak asap karena beberapa daerah sudah ada gedung difasilitasi pembersih udara.

"Kami akan evakuasi prioritas anak kecil dan bayi. Saya belum berani mengatakan angka-angka itu karena berkaitan teknis dengan kementerian terkait," kata Luhut saat ditanya perkiraan jumlah warga yang akan dievakuasi.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) telah mengirim 33.8 ton obat dan masker ke lima provinsi terdampak kabut asap karhutla. Kementerian PMK juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial ketika mengungsikan anak-anak, bayi dan ibu.

“Memang kami sudah menentukan tempat-tempat shelter dan koordinasi antarkementerian untuk memberikan tempat-tempat yang bisa diberikan sterilisasi udara di sekolah, bahkan di wilayah shelter yang sudah di tentukan di lima provinsi tersebut,” kata Puan Maharani.


Baca Juga:

  1. Pemerintah Tambah 15 Pesawat ke Daerah Terparah Karhutla
  2. Luhut Binsar Panjaitan Koordinasikan 21 Jajaran
  3. Kabut Asap Kian Pekat, Diknas Pekanbaru Minta Murid Tetap Sekolah
  4. Kelompok Anak Rakyat Protes Bencana Kabut Asap Lewat Tarian
  5. Kabut Asap Indonesia Ancam MotoGP Malaysia
#Kabut Asap #Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) #Presiden Jokowi #Luhut Panjaitan #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
6 Provinsi Masuk Daerah Paling Rawan Karhutla
Selain pemadaman melalui udara, pemerintah melakukan penanganan dari darat dengan menggunakan tangki fleksibel sebagai tempat penampungan air sementara untuk mendukung petugas di lapangan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Agustus 2026
6 Provinsi Masuk Daerah Paling Rawan Karhutla
Indonesia
Begini Proses Refund Bagi Wisatawan Terdampak Penutupan Gunung Bromo Karena Kebakaran
Data Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, total pengunjung yang telah melakukan pembelian tiket daring dalam periode itu ada sebanyak 3.062 orang
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Agustus 2026
Begini Proses Refund Bagi Wisatawan Terdampak Penutupan Gunung Bromo Karena Kebakaran
Dunia
107 Ribu Hektar Lahan Hangus, Menko Polkam Bilang Belum Ada Negara Tetangga Terganggu
Pemerintah menyatakan asap karhutla 170 ribu hektar belum ganggu negara tetangga.
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
107 Ribu Hektar Lahan Hangus, Menko Polkam Bilang Belum Ada Negara Tetangga Terganggu
Indonesia
Menko Polkam Larang Pemprov Kalteng-Kalbar Terbitkan Izin Pembakaran Buka Kebun Baru
Menko Polkam Djamari Chaniago melarang Kalteng dan Kalbar terbitkan izin pembakaran lahan untuk kebun baru
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Menko Polkam Larang Pemprov Kalteng-Kalbar Terbitkan Izin Pembakaran Buka Kebun Baru
Indonesia
Modifikasi Cuaca Pemadaman Kebakaran Bromo Paling Cepat Bisa Dilakukan 10 Hari Lagi
Kebakaran hutan di TNBTS Bromo-Semeru meluas hingga 530 hektar. OMC belum bisa dilakukan karena awan konvektif belum terbentuk
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Modifikasi Cuaca Pemadaman Kebakaran Bromo Paling Cepat Bisa Dilakukan 10 Hari Lagi
Indonesia
Menteri LH Klaim Jumlah Kebakaran Hutan Turun Tiap Tahun
Penurunan kebakaran karhutla dipengaruhi intervensi pemerintah melalui pembuatan canal blocking di daerah yang berpotensi mengalami kebakaran.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
Menteri LH Klaim Jumlah Kebakaran Hutan Turun Tiap Tahun
Indonesia
Area Kebakaran di kawasan Gunung Bromo Meluas, 520 Hektare Lahan Terbakar
membesarnya kebakaran disebabkan hembusan angin yang cukup kencang sejak siang kemarin, sehingga api mampu menjalar dengan cepat dari sisi atas tebing ke arah bawah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Area Kebakaran di kawasan Gunung Bromo Meluas, 520 Hektare Lahan Terbakar
Indonesia
7 Hari Kobaran Api Makin Mengganas, Kawasan Bromo-Semeru Ditutup Total
Kebakaran hutan di Bromo-Semeru meluas hingga 176 hektare. Balai Besar TNBTS menutup seluruh akses masuk wisata.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
7 Hari Kobaran Api Makin Mengganas, Kawasan Bromo-Semeru Ditutup Total
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Rentetan insiden tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh sistem pelayaran nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Puan Sebut Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Bukti Keamanan Transportasi Laut masih Minim
Bagikan