ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan, Pastikan tak Ada Izin

Soffi AmiraSoffi Amira - 2 jam, 15 menit lalu
ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan, Pastikan tak Ada Izin

ESDM buka suara soal wilayah tambang di Taman Nasional Ujung Kulon. Foto: Dok. Kementerian ESDM

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk wilayah pertambangan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan wilayah yang ditetapkan dalam keputusan tersebut hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan konservasi itu sendiri.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri.

ujar Dwi Anggia di Jakarta, Rabu (18/11)

Ia menjelaskan, penetapan wilayah pertambangan tersebut merupakan proses yang telah berlangsung sejak 2013.

Baca juga:

Sisa 80 Ekor, Gubernur Banten Ingatkan Ancaman Perburuan Badak Jawa di Ujung Kulon

Pemprov Banten Pernah Usulkan Wilayah Pertambangan

Saat itu, Pemprov Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten.

Usulan wilayah perairan tersebut sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Namun, Pemprov Banten kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

Baca juga:

Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun

Sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK kemudian masuk dalam WUP melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Penetapan tersebut kembali dimuat dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Taman Nasional Ujung Kulon Tetap Dilindungi

Adapun, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 merupakan penetapan ulang sekaligus perbaikan terhadap sebagian ketentuan sebelumnya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Dwi Anggia menegaskan, keputusan tersebut tidak mengubah status kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

“Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon,” tegasnya. (knu)

#Taman Nasional Ujung Kulon #Pertambangan #Kementerian ESDM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan, Pastikan tak Ada Izin
Kementerian ESDM menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan. Hal itu hanya mencakup sebagian perairan sekitar kawasan konservasi.
Soffi Amira - 2 jam, 15 menit lalu
ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan, Pastikan tak Ada Izin
Indonesia
2 Alasan Penolakan Rencana Pemindahan Badak Jawa
Rencana relokasi tersebut mendapat penolakan keras dari Gerakan Masyarakat Peduli Badak Jawa (GMP BAJA).
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
2 Alasan Penolakan Rencana Pemindahan Badak Jawa
Indonesia
Pemerintah Klaim Upaya Cari Habitat Alternatif Badak Jawa Dirintis Sejak 1980
Keputusan teknis mengenai kemungkinan pemindahan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan berdasarkan rekomendasi ahli
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Pemerintah Klaim Upaya Cari Habitat Alternatif Badak Jawa Dirintis Sejak 1980
Indonesia
ESDM: Gangguan Listrik Berdampak Langsung pada Pendidikan hingga Kesehatan Masyarakat
Kementerian ESDM menyebut gangguan listrik berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari pendidikan, pekerjaan, usaha hingga akses kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
ESDM: Gangguan Listrik Berdampak Langsung pada Pendidikan hingga Kesehatan Masyarakat
Indonesia
Abu Vulkanik Anak Krakatau Tersebar ke 5 Provinsi, Berpotensi Lebih Luas
Arah dan jangkauan sebaran abu vulkanik dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin.
Yusuf Abdillah - Minggu, 06 September 2026
Abu Vulkanik Anak Krakatau Tersebar ke 5 Provinsi, Berpotensi Lebih Luas
Indonesia
Soroti Pengerukan Tambang, Megawati Tekankan Pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana
Megawati menegaskan kekayaan mineral dan hutan di darat maupun laut semestinya dikelola untuk kemakmuran rakyat banyak
Angga Yudha Pratama - Senin, 17 Agustus 2026
Soroti Pengerukan Tambang, Megawati Tekankan Pentingnya Pola Pembangunan Semesta Berencana
Indonesia
LNG Abadi Masela Hadir untuk Dongkrak Ekonomi Lokal
Dirancang tidak hanya untuk memperkuat pasokan energi dalam negeri, tetapi juga memastikan manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
LNG Abadi Masela Hadir untuk Dongkrak Ekonomi Lokal
Indonesia
Gunung Anak Krakatau Naik Status Siaga Level III, Radius 5 Kilometer Wajib Steril Dari Wisatawan dan Nelayan
Keputusan menaikkan status ini merujuk pada hasil pemantauan visual serta instrumental komprehensif dalam beberapa waktu terakhir
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Juli 2026
Gunung Anak Krakatau Naik Status Siaga Level III, Radius 5 Kilometer Wajib Steril Dari Wisatawan dan Nelayan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jubir Kementerian ESDM Minta Masyarakat Pakai Solar saat Harga Pertamax Naik
Jubir Kementerian ESDM, Dwi Anggia, kabarnya meminta rakyat menggunakan Solar karena harga Pertamax naik.
Soffi Amira - Rabu, 24 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jubir Kementerian ESDM Minta Masyarakat Pakai Solar saat Harga Pertamax Naik
Indonesia
B50 Segera Meluncur 1 Juli 2026, Indonesia Berpeluang Hemat Devisa Rp 157 Triliun
BBM B50 segera meluncur 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut bisa menghemat devisa negara hingga Rp 157 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 17 Juni 2026
B50 Segera Meluncur 1 Juli 2026, Indonesia Berpeluang Hemat Devisa Rp 157 Triliun
Bagikan