Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjadi model bagi perusahaan lain di Indonesia, dalam tindakan anti suap dan korupsi. Kementerian BUMN mewajibkan BUMN untuk mendapat sertifikat ISO 37001 Manajemen Anti Penyuapan.
"Saat ini, terdapat 53 persen dari total seluruh BUMN yang telah mendapat sertifikat ISO 37001," kata Menteri BUMN Erick Thohir .
Ia perintahkan, BUMN yang belum mendapat sertifikat itu dapat memperolehnya sebelum akhir tahun 2020. Direksi BUMN pun, wajib meningkatkan kinerja, efisiensi, dan profitabilitas dari masing-masing perusahaan, khususnya BUMN yang berorientasi ekonomi.
Baca Juga:
Ketua MPR Desak Ratusan Komisaris BUMN Rangkap Jabatan Segera Dicopot
Erick menegaskan, kinerja direksi akan dinilai dan dievaluasi berdasarkan kontrak manajemen berbasis indikator kinerja utama (key performance indicators/KPI). Demi membantu perusahaan dalam mencapai KPI itu, ia menyampaikan, Kementerian BUMN membentuk klasterisasi BUMN.
Pihanya menugaskan, Wamen BUMN I bertugas mengelola BUMN klaster industri migas dan energi, industri minerba, industri perkebunan dan kehutanan, industri pangan, industri kesehatan, dan klaster industri manufaktur.
Adapun, BUMN klaster jasa keuangan, klaster jasa asuransi dan dana pensiun, telekomunikasi dan media, infrastruktur, logistik, serta pariwisata dan pendukung akan dikelola oleh Wamen BUMN II.
"Klasterisasi BUMN bertujuan untuk mengelompokkan BUMN sesuai dengan jenis bidang usaha utama (core business) serta rantai nilai bisnisnya, guna menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan kompetitif dari hulu ke hilir," jelas Erick.
Baca Juga:
Erick Thohir: BUMN Dilarang Ambil Proyek Kecil
