Elektoral Partai Politik Tergantung Peta Koalisi Pilpres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Desember 2021
Elektoral Partai Politik Tergantung Peta Koalisi Pilpres

PDI Perjuangan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Elektabilitas dua partai politik utama di kubu Pemerintah yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, unggul unggul dalam peta elektabilitas partai politik menuju Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Indometer Leonard SB memaparkan, akhir tahun, elektabilitas PDIP tertinggi sebesar 16,5 persen, disusul Gerindra 13,1 persen diantara partai-partai yang akan berlaga di Pemilu 2024.

Baca Juga:

Survei IndEX: Elektabilitas PDIP Melorot, Persaingan Empat Besar Partai Politik Makin Kompetitif

Pada papan tengah, terdapat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang semakin memantapkan diri dengan elektabilitas sebesar 5,1 persen. Di mana, Ssecara umum, partai-partai di lingkaran Pemerintah cenderung mendominasi peta elektoral, termasuk PKB dengan elektabilitas 7,8 persen dan Golkar 7,3 persen.


Sedangkan untuk dua partai oposisi saat ini berada di papan tengah, yaitu PKS dengan elektabilitas 6,4 persen, dan Demokrat 4,8 persen. Partai-partai lainnya ialah NasDem 4,0 persen, dan PPP 2,6 persen yang juga berada di kubu Pemerintah.

"Selama era Presiden Jokowi, terjadi pemusatan kekuasaan di tubuh negara secara efektif, diikuti dengan kooptasi hampir semua partai politik di barisan Pemerintah," ujar Leonard.

Menurut dia, berbagai kritik dan protes yang dilancarkan oposisi dengan memanfaatkan sentimen di tengah masyarakat dan demonstrasi, tampaknya tidak berhasil menggoyahkan posisi Pemerintah.

Hal itu terbukti dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang dinilai kontroversial malah mudah diloloskan oleh parlemen, misalnya UU Cipta Kerja. Demikian pula dengan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selama bertahun-tahun mendapat tantangan luas, namun bisa berjalan dengan mulus.

Sementar partai baru mulai muncul dengan kehadiran Partai Ummat dengan raihan elektabilitas 1,7 persen. Partai tersebut berpotensi mengancam partai yang sama-sama didirikan oleh Amien Rais, yaitu PAN dengan elektabilitas 1,5 persen. Berikutnya, terdapat Gelora 1,0 persen yang didirikan oleh para mantan kader PKS.

Sisanya merupakan partai-partai papan bawah, yaitu Perindo 0,9 persen, Hanura 0,7 persen, PBB 0,5 persen, Berkarya 0,3 persen, PKPI 0,2 persen, dan partai baru Masyumi Reborn 0,1 persen. Kemudian untuk Partai Garuda nihil dukungan, sedangkan partai-partai baru lainnya 0,5 persen. Untuk persentase tidak tahu atau tidak jawab berada pada angka 25,0 persen.

Hasil Survei elektoral partai politik. (Indometer)
Hasil Survei elektoral partai politik. (Foto: Antara/Indometer)

Ia mengatakan, peta elektoral partai politik masih bisa berubah seiring pembentukan koalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Setidaknya sudah ada arah kemunculan dua poros di kubu Pemerintah, antara PDIP-Gerindra yang berencana mengusung Prabowo-Puan, dan NasDem yang condong mendukung Anies Baswedan," ujar Leonard.

Sementara itu, lebih dari 80,2 persen masyarakat mengaku puas atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di antaranya 8,8 persen merasa sangat puas.

Sedangkan sebanyak 19,5 masyarakat mengaku tidak puas atas kinerja Presiden Jokowi. Kemudian, 1,4 persen di antaranya menyatakan tidak puas sama sekali. (Pon)

Baca Juga:

PAN Tegaskan Stabilitas Pemerintahan Tak Didasari Jumlah Partai Politik

#Koalisi Pilpres #Pemilu #Pilpres #Pileg
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan