Ekonomi Jakarta Tumbuh 3,43 Persen dan Pengangguran Berkurang 13.000 Orang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 18 Juli 2023
Ekonomi Jakarta Tumbuh 3,43 Persen dan Pengangguran Berkurang 13.000 Orang

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta pada 2019-2023 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. ANTARA/Ho/Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Angka pertumbuhan ekonomi Jakarta mengalami kenaikan di tangan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS).

Ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 3,43 persen dan pengangguran berkurang 13.000 orang periode September 2022 sampai Maret 2023.

Adapun ekonomi Jakarta pada triwulan I 2023 (Januari, Februari dan Maret) tumbuh 4,95 persen (y-on-y).

Baca Juga:

Warga Miskin di Jabar Berkurang 182 Ribu Orang

"Dari sisi pengeluaran, tiga komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) sebesar 7,95 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 4,18 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 1,19 persen," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Dwi Paramita Dewi, yang dikutip Selasa (18/7).

Dwi melanjutkan, terlihat adanya pertumbuhan positif di hampir semua lapangan usaha yang ada di Jakarta. Sektor paling tinggi pertumbuhannya adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 17,43 persen, diikuti Jasa Lainnya sebesar 13,16 persen serta Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sebesar 8,27 persen.

Dwi Paramita mengatakan, pertumbuhan pada sektor Jasa Lainnya dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum disebabkan meningkatnya aktivitas hiburan dan pariwisata.

"Banyaknya pengunjung tempat rekreasi dan event hiburan di Jakarta seperti konser musik pada awal tahun 2023 berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat hunian hotel di Jakarta, serta aktivitas makan minum di restoran," paparnya.

Baca Juga:

BPS Rilis Penduduk Miskin di Indonesia Sebanyak 25,9 Juta Orang

Di sisi lain, kata dia, angka kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 4,44 persen poin atau turun 0,09 persen poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 4,53 persen. Jika dibandingkan dengan September 2022, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 persen poin.

"Ini merupakan preseden baik di tengah berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya.

Lebih lanjut, Dwi menuturkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 477,83 ribu orang atau berkurang sebesar 17.100 orang dibandingkan September 2022. Jika dibandingkan awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin sudah berkurang sejumlah 3.030 orang.

"Capaian ini tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah upaya meningkatkan pendapatan khususnya pada kelompok masyarakat miskin," katanya.

Dwi menilai, berbagai program bantuan pemerintah yang juga dikucurkan sejak pandemi COVID-19 terbukti mampu menjaga kelompok masyarakat rentan miskin untuk tidak jatuh miskin sekaligus mencegah munculnya kelompok miskin baru.

Dia mengaku, dampak COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan Jakarta sudah mulai terkendali. Peningkatan pendapatan sekalipun kecil telah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan potensi menjadi penduduk miskin. (Asp)

Baca Juga:

KPK Eksekusi 2 Terpidana Penyuap Hakim Agung ke Lapas Sukamiskin

#Badan Pusat Statistik (BPS) #Angka Kemiskinan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
BPS mencatat perdagangan Indonesia surplus USD 7,25 miliar sepanjang Januari-Agustus 2026. Ekspor USD 193,64 miliar dan impor USD 186,39 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
Indonesia
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan yakni dengan terus mengurangi ketimpangan antara jumlah kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Indonesia
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Guna memastikan validitas data secara berkelanjutan, pemerintah membuka luas akses partisipasi publik melalui berbagai kanal pemutakhiran mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Indonesia
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
BPS memperkuat DTSEN untuk memperbaiki akurasi data bantuan sosial. Warga dapat mengajukan perbaikan data melalui sejumlah kanal resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
Indonesia
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Komoditas yang turut memberikan tekanan di wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan daging sapi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Indonesia
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi harga minyak untuk menjaga surplus perdagangan, tetapi juga akan terus mendorong peningkatan ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Indonesia
BPS Sarankan Warga Ajukan Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas cek bansos yang disediakan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengajukan keberatan terhadap data yang diterima.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
BPS Sarankan Warga Ajukan  Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Bagikan