Dukung Pemprov DKI Terapkan WFH saat Banjir, Kader PSI: Kurangi Risiko Keselamatan Pekerja


Ilustrasi Banjir Jakarta. (Foto: MerahPutih.com/Didik)
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamongan, setuju dengan wacana Pemerintah DKI yang akan menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) saat terjadi banjir di Jakarta.
"Saya mendukung wacana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) secara situasional saat terjadi banjir," kata August saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Senin (16/12).
Menurut dia, kebijakan ini dapat ?menjaga produktivitas pegawai kerja di rumah. Aturan WFH memungkinkan warga tetap produktif tanpa terganggu oleh kendala akibat genangan atau kemacetan yang sering terjadi saat banjir.
Selain itu juga, kata dia, kebijakan ini dapat mengurangi risiko keselamatan warga yang terpaksa melintasi jalanan tergenang atau rusak akibat banjir.
Baca juga:
Namun demikian, dirinya menekankan, bahwa kebijakan ini perlu diatur secara fleksibel dan tepat sasaran. Tidak semua sektor pekerjaan dapat dilakukan secara WFH.
Sehingga, lanjut dia, pemerintah harus memastikan koordinasi yang baik dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi sektor mana saja yang dapat menerapkan kebijakan ini tanpa mengganggu layanan publik esensial.
"Kami berharap Pemprov DKI Jakarta menyusun panduan teknis yang jelas mengenai pelaksanaan WFH saat banjir, termasuk mekanisme pemberitahuan, cakupan sektor kerja, serta dukungan informasi yang memadai," tuturnya.
Baca juga:
Pakar Tak Setuju Pemprov DKI Terapkan WFH Bila Terjadi Banjir: Situasinya Tak Darurat
Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran berisi imbauan agar pegawai dapat bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bila terjadi banjir di hari kerja.
"Kalau memang banjir, nanti dari kami akan keluarkan surat edaran seperti waktu pandemi COVID-19. Kami buat surat edaran ke kantor-kantor supaya nanti dari sisi pengusaha dan pekerja clear," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho di Jakarta. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Jakarta Sudah Aman, Gubernur Pramono Cabut Kebijakan WFH ASN Pemprov

Kebijakan WFH usai Demo hingga Long Weekend Maulid Nabi: 138 Ribu Warga Jakarta Pergi ke Luar Kota

Aksi Demo Mereda, Work From Home ASN Jakarta Dicabut, Minta Berangkat Kerja Pakai Angkutan Umum
