DPRD Minta Wacana Penyesuaian Tarif PAM Jaya Dikaji Lagi

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 16 November 2024
DPRD Minta Wacana Penyesuaian Tarif PAM Jaya Dikaji Lagi

Ilustrasi air bersih. (Foto: Unsplash/Amritanshu Sikdar)

Ukuran:
14
Audio:

MERAHPUTIH.COM - DPRD DKI Jakarta meminta Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) untuk mengkaji terkait dengan wacana penyesuaian tarif air PAM. Kajian itu bertujuan agar penyesuaian tarif air PAM tidak memberatkan warga Jakarta, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Harus melihat sikon masyarakat. Harus dikaji lagi," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh dalam keterangannya, Jumat (15/11).

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. Menurut dia, Perumda PAM Jaya perlu mendata kembali pelanggan air PAM yang merupakan MBR. Dengan begitu, penyesuaian tarif air PAM dapat tetap memenuhi asas keadilan.

"Perlu dilakukan penelaah dan penajaman data di lapangan biar menjadi objektif," kata Rio.

Baca juga:

PAM JAYA Beri Kompensasi ke Pelanggan Terdampak Gangguan Suplai Air Bersih



Saat mengomentari hal ini, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim mendorong Perumda PAM Jaya menyiapkan strategi penetapan tarif air PAM bagi pelanggan kalangan MBR. Dengan demikian, harga yang dibayar pun jauh lebih rendah ketimbang tarif bagi masyarakat menengah ke atas.

"Pada prinsipnya untuk beberapa perumahan menengah ke atas saya setuju. Untuk menengah ke bawah juga perlu ada kualifikasi dan harus ada strategi lain yang perlu dipikirkan PAM," kata dia.

Pasalnya, sambung Nur Afni, masih ditemukan warga yang harus membayar abonemen sebesar Rp30 ribu per satu bulan, padahal air tidak mengalir.

"Abonemen wajib bayar, tapi alatnya tidak dipakai. Itu menjadi beban hidup masyarakat," tandas Afni.(Asp)


Baca juga:

Kejar Layanan 100 Persen, PAM Jaya Gelar Program PAMANAH Future Leader

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan