DPRD Minta Wacana Penyesuaian Tarif PAM Jaya Dikaji Lagi


Ilustrasi air bersih. (Foto: Unsplash/Amritanshu Sikdar)
MERAHPUTIH.COM - DPRD DKI Jakarta meminta Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) untuk mengkaji terkait dengan wacana penyesuaian tarif air PAM. Kajian itu bertujuan agar penyesuaian tarif air PAM tidak memberatkan warga Jakarta, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Harus melihat sikon masyarakat. Harus dikaji lagi," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh dalam keterangannya, Jumat (15/11).
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. Menurut dia, Perumda PAM Jaya perlu mendata kembali pelanggan air PAM yang merupakan MBR. Dengan begitu, penyesuaian tarif air PAM dapat tetap memenuhi asas keadilan.
"Perlu dilakukan penelaah dan penajaman data di lapangan biar menjadi objektif," kata Rio.
Baca juga:
PAM JAYA Beri Kompensasi ke Pelanggan Terdampak Gangguan Suplai Air Bersih
Saat mengomentari hal ini, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim mendorong Perumda PAM Jaya menyiapkan strategi penetapan tarif air PAM bagi pelanggan kalangan MBR. Dengan demikian, harga yang dibayar pun jauh lebih rendah ketimbang tarif bagi masyarakat menengah ke atas.
"Pada prinsipnya untuk beberapa perumahan menengah ke atas saya setuju. Untuk menengah ke bawah juga perlu ada kualifikasi dan harus ada strategi lain yang perlu dipikirkan PAM," kata dia.
Pasalnya, sambung Nur Afni, masih ditemukan warga yang harus membayar abonemen sebesar Rp30 ribu per satu bulan, padahal air tidak mengalir.
"Abonemen wajib bayar, tapi alatnya tidak dipakai. Itu menjadi beban hidup masyarakat," tandas Afni.(Asp)
Baca juga:
Kejar Layanan 100 Persen, PAM Jaya Gelar Program PAMANAH Future Leader
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
