DPRD DKI Usul Jam Operasi RTH Dibatasi Menyusul Penemuan Banyak Kondom

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 21 Mei 2024
DPRD DKI Usul Jam Operasi RTH Dibatasi Menyusul Penemuan Banyak Kondom

DPRD DKI Jakarta. (MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengusulkan Pemprov untuk membatasi jam operasional Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Ibu Kota. Hal ini buntut ditemukannya sejumlah alat kontrasepsi berupa kondom di RTH Jalan Tugabus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Nova mengatakan, RTH Tubagus Angke disalahgunakan orang karena tempat tersebut kurang pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab.

"Pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa RTH tersebut tidak bisa dibuka untuk publik selama 24 jam. Harus ada batasan jamnya, dan juga harus ada sekuriti dibantu dengan kawan-kawan Satpol PP yang berpatroli di situ juga," kata Nova Selasa (21/5).

Nova juga meminta agar RTH Tubagus Angke dipasangi pencahayaan yang terang di setiap sudut. Pihak RT/RW hingga camat setempat diminta lebih peduli terhadap lokasi tersebut.

Baca juga:

RTH Jakbar Banyak Kondom Bekas, Satpol PP Bangun Posko dan Pangkas Semak

"Pihak lurah maupun camat, RT/RW setempat harus ada komunikasi untuk menjaga tempat tersebut gitu loh, dan memberikan edukasi terhadap seluruh warga agar menjaga kelestarian dan kerapihan tempat tersebut. Jangan disalahgunakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Nova meminta agar sekeliling RTH Tubagus Angke dipasangi pagar. Menurut dia, akses untuk masuk ke RTH itu cukup di beberapa titik yang dijaga oleh pihak keamanan.

"Lebih bagus lagi dipager, artinya pagar pembatas yang memungkinkan aksesnya nggak bisa banyak akses," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, ditemukan alat kontrasepsi berupa kondom di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl Tugabus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Wali Kota Jakbar Uus Kuswanto menduga kondisi itu akibat penertiban lokalisasi Kalijodo.

Baca juga:

RTH Tubagus Angke Dipenuhi Sampah Kondom, Pj Heru Budi Bangunkan Jogging Track

"Sebelumnya dulu di Kalijodo tempat prostitusi, sekarang mungkin di sana tak ada, orang yang begituan sembarangan sekarang," kata Uus, Selasa (30/4).

Akibat kejadian itu, Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menginstruksikan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) menjadikan RTH di Jalan Tugabus Angke itu sebagai taman pasif.

"Saya segera minta ke Sudin Tamhut untuk segera tindak lanjuti kondisi taman itu. Jadi taman untuk dilintasi saja. Jadi, paling tidak, di situ tak ada ruang buat nongkrong-nongkrong, buat ditanami saja," kata dia. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Ruang Terbuka Hijau
Bagikan
Ditulis Oleh

Frengky Aruan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Sejumlah titik masih dalam tahap perencanaan. Belum menunjukkan progres signifikan di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 06 Mei 2026
Komisi D DPRD DKI Soroti Banyak Proyek Penanganan Banjir Pesisir belum Selesai
Indonesia
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah gagal menjamin kesehatan jiwa sebagian warganya yang masih kesulitan untuk beribadah.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Mei 2026
Anggota DPRD DKI Heran Warga Nasrani Jaksel masih Sulit Ibadah, Minta Gubernur Pramono Segera Bereskan
Indonesia
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Distribusi sekolah gratis dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah dengan kebutuhan paling tinggi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
DPRD DKI Sentil Gubernur Pramono Soal Banyak Anak yang masih Putus Sekolah
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Indonesia
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian juga menjadi poin krusial untuk memantau rantai pasok bahan kimia impor sejak dari pelabuhan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 April 2026
Jakarta Darurat Air Keras, DPRD DKI Desak Perda Ketat Awasi Penjualan Bahan Kimia Berbahaya
Bagikan