DPRD DKI Usul Jam Operasi RTH Dibatasi Menyusul Penemuan Banyak Kondom

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 21 Mei 2024
DPRD DKI Usul Jam Operasi RTH Dibatasi Menyusul Penemuan Banyak Kondom

DPRD DKI Jakarta. (MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengusulkan Pemprov untuk membatasi jam operasional Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Ibu Kota. Hal ini buntut ditemukannya sejumlah alat kontrasepsi berupa kondom di RTH Jalan Tugabus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Nova mengatakan, RTH Tubagus Angke disalahgunakan orang karena tempat tersebut kurang pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab.

"Pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa RTH tersebut tidak bisa dibuka untuk publik selama 24 jam. Harus ada batasan jamnya, dan juga harus ada sekuriti dibantu dengan kawan-kawan Satpol PP yang berpatroli di situ juga," kata Nova Selasa (21/5).

Nova juga meminta agar RTH Tubagus Angke dipasangi pencahayaan yang terang di setiap sudut. Pihak RT/RW hingga camat setempat diminta lebih peduli terhadap lokasi tersebut.

Baca juga:

RTH Jakbar Banyak Kondom Bekas, Satpol PP Bangun Posko dan Pangkas Semak

"Pihak lurah maupun camat, RT/RW setempat harus ada komunikasi untuk menjaga tempat tersebut gitu loh, dan memberikan edukasi terhadap seluruh warga agar menjaga kelestarian dan kerapihan tempat tersebut. Jangan disalahgunakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Nova meminta agar sekeliling RTH Tubagus Angke dipasangi pagar. Menurut dia, akses untuk masuk ke RTH itu cukup di beberapa titik yang dijaga oleh pihak keamanan.

"Lebih bagus lagi dipager, artinya pagar pembatas yang memungkinkan aksesnya nggak bisa banyak akses," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, ditemukan alat kontrasepsi berupa kondom di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl Tugabus Angke, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Wali Kota Jakbar Uus Kuswanto menduga kondisi itu akibat penertiban lokalisasi Kalijodo.

Baca juga:

RTH Tubagus Angke Dipenuhi Sampah Kondom, Pj Heru Budi Bangunkan Jogging Track

"Sebelumnya dulu di Kalijodo tempat prostitusi, sekarang mungkin di sana tak ada, orang yang begituan sembarangan sekarang," kata Uus, Selasa (30/4).

Akibat kejadian itu, Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menginstruksikan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) menjadikan RTH di Jalan Tugabus Angke itu sebagai taman pasif.

"Saya segera minta ke Sudin Tamhut untuk segera tindak lanjuti kondisi taman itu. Jadi taman untuk dilintasi saja. Jadi, paling tidak, di situ tak ada ruang buat nongkrong-nongkrong, buat ditanami saja," kata dia. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Ruang Terbuka Hijau
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Frengky Aruan

Jurnalis dan editor senior yang berkarier di media nasional sejak 2011. Mengawali karier sebagai reporter di BolaNews (Kompas Gramedia Group), kemudian menjadi editor di Sport Satu, sebelum bergabung sebagai Editor Senior di MerahPutih.com dan BolaSkor.com. Berpengalaman meliput perkembangan sepak bola nasional sejak era dualisme PSSI, dengan fokus pada jurnalisme investigasi, wawancara mendalam, analisis taktis dan statistik olahraga, penyuntingan berita, serta jurnalisme cek fakta untuk berbagai isu yang menjadi perhatian publik.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Berita Foto
Kebun Kopi Sangga Buana dan Upaya Menjaga Ruang Hijau Jakarta
Petugas memilah biji kopi dari kebun kopi Sangga Buana di Kawasan Karang Tengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (23/9/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 23 September 2026
Kebun Kopi Sangga Buana dan Upaya Menjaga Ruang Hijau Jakarta
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan