DPRD DKI Minta Satpol PP Bongkar Bangunan Bemasalah di Muara Angke

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 16 Juni 2021
DPRD DKI Minta Satpol PP Bongkar Bangunan Bemasalah di Muara Angke

Pembangunan pergudangan peralatan kapal di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta meminta Satpol PP untuk melaksanakan pembongkaran pembangunan pergudangan peralatan kapal di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta Utara. Pasalnya, proyek itu ilegal berdiri di tanah milik pemerintah.

Terlebih surat rekomendasi teknis (rekontek) bongkar telah dikeluarkan oleh Suku Dinas Cipta Karya Penataan Kota dan Pertanahan Jakarta Utara.

Baca Juga

Tak Ikuti Aturan, Pergudangan di Muara Angke Siap Diberi Peringatan Satpol PP

"Harus ditindak tegas ya. Kalau sudah ada surat rekontek (rekomendasi teknis) bongkar, ya harus dibongkar lah," tegas Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik pada wartawan, Rabu (16/6).

M. Taufik menegaskan, pendirian bangunan diatas aset Pemda tanpa izin telah menyalahi aturan. Untuk itu dirinya mendesak Satpol PP untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu.

Tegas dia lagi, jika ada yang bekingi atas bangunan itu hingga Satpol PP tak berani merubuhkan, sepatutnya sudah menempuh ke jalur hukum.

"Kalau memang ada oknum yang ingin bermain dengan aset Pemda laporkan polisi," paparnya.

Pembangunan pergudangan peralatan kapal di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara (MP/Asropih)

Ketua Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto pun pernah meminta Gubernur Anies Baswedan untuk turun ke lapangan dan mendatangi lokasi bangunan bermasalah itu. Sebab selain kokoh di tanah pemerintah bangunan itu juga tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

"Kalau memang ini aset Pemprov, Gubernur Anies harusnya cek TKP. Apalagi kan ini lahannya cukup luas dan ada di kawasan yang strategis secara ekonomi," kata, Sugiyanto.

Sejumlah nelayan di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara, Jakarta Utara memprotes adanya lahan milik Pemprov DKI yang dibangun pergudangan peralatan kapal.

Parahnya imbas dari pembangunan ini pagar aset yang ada sebelumnya dan dibangun dengan uang rakyat dari APBD pun ikut dibongkar.

Selain itu, pembangunannya juga belakangan 'mencaplok' fasilitas umum hingga menutup akses nelayan dan pekerja lainnya untuk melakukan bongkar muat ikan di dekat dermaga kapal.

Sehingga mereka pun, terpaksa harus berpindah bongkar muatan ikan di tempat lain. (Asp)

Baca Juga

Tak Kantongi IMB, Proyek Bangunan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke Diusulkan Dibongkar

#DPRD DKI Jakarta #Politikus Partai Gerindra M Taufik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Fraksi PSI DPRD DKI menyoroti rencana pembongkaran tiang monorel Rasuna Said yang menelan anggaran Rp 100 miliar dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 11 Januari 2026
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Godok Pembentukan 5 Pansus Strategis untuk Tahun 2026
DPRD DKI berharap dapat melakukan bedah masalah secara lebih mendalam dan komprehensif
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 10 Januari 2026
DPRD DKI Jakarta Godok Pembentukan 5 Pansus Strategis untuk Tahun 2026
Indonesia
Pemprov DKI Siap Bongkar Tiang Monorel, DPRD Malah Sebut belum Pernah Diajak Pembahasan
Tidak ada penjelasan yang diterima Komisi D terkait sumber pendanaan, termasuk besaran anggaran yang disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pemprov DKI Siap Bongkar Tiang Monorel, DPRD Malah Sebut belum Pernah Diajak Pembahasan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Minta Pembongkaran Tiang Monorel Rasuna Said Dilakukan Malam Hari
Mengingatkan agar Pemprov DKI mengutamakan aspek keamanan dalam proses pembongkaran.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
Pimpinan DPRD DKI Minta Pembongkaran Tiang Monorel Rasuna Said Dilakukan Malam Hari
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Jakarta Masih Aman dari Super Flu, DPRD DKI Ingatkan Risiko
Gubernur Pramono klaim belum ada laporan Super Flu di Jakarta. DPRD DKI meminta Pemprov dan masyarakat tingkatkan kewaspadaan juga kesiapan layanan kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Gubernur Pramono Klaim Jakarta Masih Aman dari Super Flu, DPRD DKI Ingatkan Risiko
Indonesia
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Dalam kejadian tersebut, sampah yang longsor juga mengenai tiga truk sampah hingga terperosok hingga masuk ke dalam kali.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Indonesia
4 Raperda Baru Disahkan Siang Ini, Sekolah Wajib Gratis 12 Tahun dan Kawasan Tanpa Rokok Jadi Sorotan
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan mendapatkan catatan khusus mengenai implementasi sekolah gratis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
4 Raperda Baru Disahkan Siang Ini, Sekolah Wajib Gratis 12 Tahun dan Kawasan Tanpa Rokok Jadi Sorotan
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Bagikan