DPRD DKI Minta RSUD Jakarta Buka Layanan Spesialis

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 03 Oktober 2021
DPRD DKI Minta RSUD Jakarta Buka Layanan Spesialis

RSUD Tarakan. Foto: PPID/beritajakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menyiapkan layanan spesialis secara merata di seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jhonny Simanjuntak mengatakan, setidaknya RSUD yang selama ini sepenuhnya dibebankan biaya operasional hingga fasilitas melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bisa melayani kesehatan masyarakat secara lebih optimal.

Baca Juga

Diduga Tercemar, Dinas Lingkungan Hidup DKI Ambil Sampel Air Laut

“Memang RSUD di Jakarta dengan kemampuan keuangan DKI Jakarta, harusnya RSUD perlu juga ada yang namanya spesialisasi. Katakanlah Tarakan itu Jantung yang kemarin itu sudah diresmikan, nanti Cengkareng misalnya untuk penyakit menular, atau Koja spesialisasinya untuk hal-hal lain,” jelas Jhonny.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini melakukan inovasi pelayanan kesehatan terhadap warga, khususnya yang membutuhkan pertolongan dalam penyakit jantung. Hal ini diwujudkan dengan diresmikan pusat PJT (pelayanan jantung terpadu) di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat.

PJT RSUD Tarakan Jakarta berkonsep one stop service, yaitu pelayanan dari hulu ke hilir dalam satu atap yang didukung oleh dokter spesialis dan sub-spesialis. Selain itu, memberikan pelayanan diagnostik dan tata laksana penyakit jantung, baik secara medikal maupun invasif (bedah dan non-bedah) dengan atau tanpa komorbid maupun komplikasi.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jhonny Simanjuntak

Sebagai rujukan regional, pelayanan kardiovaskular di RSUD Tarakan mencakup poliklinik spesialis jantung, yang dilengkapi dengan berbagai pemeriksaan diagnostik non-invasif seperti MSCT & MRI, tindakan Cath Lab, operasi jantung, serta pelayanan intervensi bedah dan non-bedah, yang didukung dengan ruang perawatan intensif Intensive Cardiac Care Unit (ICCU), dan Cardiac Thoracic Care Unit (CTCU) dengan alat kedokteran yang canggih dan terkini.

Dengan demikian, Komisi E mengingatkan kepada RSUD Tarakan agar fasilitas yang tersedia dalam PJT mengakomodir seluruh layanan kesehatan kepada warga tanpa terkecuali.

“Karena selama ini RSUD dalam persepsi publik lemah dalam soal pelayanan, mentalitas petugas-petugas di rumah sakit (RSUD) masih menganggap pasien-pasien tertentu seolah-olah beban. Masyarakat harus mendapat pelayanan yang berkualitas dan tidak diskriminatif, tidak memandang status sosial dan ekonomi,” terangnya.

Komisi E, lanjut Jhonny, meminta agar RSUD Tarakan yang kini ditunjuk menjadi Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) memperluas sosialisasi informasi dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

“Jadi informasi yang diberikan itu jelas, tertulis kepada warga Jakarta dan mereka betul-betul dilayani dengan baik. Untuk bisa seperti itu kita harapkan juga disiplin dalam hal pelayanan,” tandas Jhonny. (Asp)

Baca Juga

Presiden Jokowi Resmikan Terminal Baru Bandar Udara Mopah

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Indonesia
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Ia menekankan bahwa penanganan banjir adalah isu kemanusiaan dan hak warga
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Indonesia
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike memberikan beberapa masukan lainnya.
Frengky Aruan - Sabtu, 18 Oktober 2025
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan
Bagikan