DPRD DKI Minta RSUD Jakarta Buka Layanan Spesialis
RSUD Tarakan. Foto: PPID/beritajakarta
MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menyiapkan layanan spesialis secara merata di seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jhonny Simanjuntak mengatakan, setidaknya RSUD yang selama ini sepenuhnya dibebankan biaya operasional hingga fasilitas melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bisa melayani kesehatan masyarakat secara lebih optimal.
Baca Juga
Diduga Tercemar, Dinas Lingkungan Hidup DKI Ambil Sampel Air Laut
“Memang RSUD di Jakarta dengan kemampuan keuangan DKI Jakarta, harusnya RSUD perlu juga ada yang namanya spesialisasi. Katakanlah Tarakan itu Jantung yang kemarin itu sudah diresmikan, nanti Cengkareng misalnya untuk penyakit menular, atau Koja spesialisasinya untuk hal-hal lain,” jelas Jhonny.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini melakukan inovasi pelayanan kesehatan terhadap warga, khususnya yang membutuhkan pertolongan dalam penyakit jantung. Hal ini diwujudkan dengan diresmikan pusat PJT (pelayanan jantung terpadu) di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat.
PJT RSUD Tarakan Jakarta berkonsep one stop service, yaitu pelayanan dari hulu ke hilir dalam satu atap yang didukung oleh dokter spesialis dan sub-spesialis. Selain itu, memberikan pelayanan diagnostik dan tata laksana penyakit jantung, baik secara medikal maupun invasif (bedah dan non-bedah) dengan atau tanpa komorbid maupun komplikasi.
Sebagai rujukan regional, pelayanan kardiovaskular di RSUD Tarakan mencakup poliklinik spesialis jantung, yang dilengkapi dengan berbagai pemeriksaan diagnostik non-invasif seperti MSCT & MRI, tindakan Cath Lab, operasi jantung, serta pelayanan intervensi bedah dan non-bedah, yang didukung dengan ruang perawatan intensif Intensive Cardiac Care Unit (ICCU), dan Cardiac Thoracic Care Unit (CTCU) dengan alat kedokteran yang canggih dan terkini.
Dengan demikian, Komisi E mengingatkan kepada RSUD Tarakan agar fasilitas yang tersedia dalam PJT mengakomodir seluruh layanan kesehatan kepada warga tanpa terkecuali.
“Karena selama ini RSUD dalam persepsi publik lemah dalam soal pelayanan, mentalitas petugas-petugas di rumah sakit (RSUD) masih menganggap pasien-pasien tertentu seolah-olah beban. Masyarakat harus mendapat pelayanan yang berkualitas dan tidak diskriminatif, tidak memandang status sosial dan ekonomi,” terangnya.
Komisi E, lanjut Jhonny, meminta agar RSUD Tarakan yang kini ditunjuk menjadi Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) memperluas sosialisasi informasi dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
“Jadi informasi yang diberikan itu jelas, tertulis kepada warga Jakarta dan mereka betul-betul dilayani dengan baik. Untuk bisa seperti itu kita harapkan juga disiplin dalam hal pelayanan,” tandas Jhonny. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan