DPRD DKI Minta RSUD Jakarta Buka Layanan Spesialis

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 03 Oktober 2021
DPRD DKI Minta RSUD Jakarta Buka Layanan Spesialis

RSUD Tarakan. Foto: PPID/beritajakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menyiapkan layanan spesialis secara merata di seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jhonny Simanjuntak mengatakan, setidaknya RSUD yang selama ini sepenuhnya dibebankan biaya operasional hingga fasilitas melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bisa melayani kesehatan masyarakat secara lebih optimal.

Baca Juga

Diduga Tercemar, Dinas Lingkungan Hidup DKI Ambil Sampel Air Laut

“Memang RSUD di Jakarta dengan kemampuan keuangan DKI Jakarta, harusnya RSUD perlu juga ada yang namanya spesialisasi. Katakanlah Tarakan itu Jantung yang kemarin itu sudah diresmikan, nanti Cengkareng misalnya untuk penyakit menular, atau Koja spesialisasinya untuk hal-hal lain,” jelas Jhonny.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini melakukan inovasi pelayanan kesehatan terhadap warga, khususnya yang membutuhkan pertolongan dalam penyakit jantung. Hal ini diwujudkan dengan diresmikan pusat PJT (pelayanan jantung terpadu) di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat.

PJT RSUD Tarakan Jakarta berkonsep one stop service, yaitu pelayanan dari hulu ke hilir dalam satu atap yang didukung oleh dokter spesialis dan sub-spesialis. Selain itu, memberikan pelayanan diagnostik dan tata laksana penyakit jantung, baik secara medikal maupun invasif (bedah dan non-bedah) dengan atau tanpa komorbid maupun komplikasi.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jhonny Simanjuntak

Sebagai rujukan regional, pelayanan kardiovaskular di RSUD Tarakan mencakup poliklinik spesialis jantung, yang dilengkapi dengan berbagai pemeriksaan diagnostik non-invasif seperti MSCT & MRI, tindakan Cath Lab, operasi jantung, serta pelayanan intervensi bedah dan non-bedah, yang didukung dengan ruang perawatan intensif Intensive Cardiac Care Unit (ICCU), dan Cardiac Thoracic Care Unit (CTCU) dengan alat kedokteran yang canggih dan terkini.

Dengan demikian, Komisi E mengingatkan kepada RSUD Tarakan agar fasilitas yang tersedia dalam PJT mengakomodir seluruh layanan kesehatan kepada warga tanpa terkecuali.

“Karena selama ini RSUD dalam persepsi publik lemah dalam soal pelayanan, mentalitas petugas-petugas di rumah sakit (RSUD) masih menganggap pasien-pasien tertentu seolah-olah beban. Masyarakat harus mendapat pelayanan yang berkualitas dan tidak diskriminatif, tidak memandang status sosial dan ekonomi,” terangnya.

Komisi E, lanjut Jhonny, meminta agar RSUD Tarakan yang kini ditunjuk menjadi Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) memperluas sosialisasi informasi dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

“Jadi informasi yang diberikan itu jelas, tertulis kepada warga Jakarta dan mereka betul-betul dilayani dengan baik. Untuk bisa seperti itu kita harapkan juga disiplin dalam hal pelayanan,” tandas Jhonny. (Asp)

Baca Juga

Presiden Jokowi Resmikan Terminal Baru Bandar Udara Mopah

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Bagikan