DPRD DKI Minta Pemprov Awasi Pedagang Nakal yang Jual Bahan Pokok di Atas HET


DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Hari besar keagamaan, termasuk bulan suci Ramadan sering sekali dimanfaatkan oknum pedagang nakal yang menaikkan harga bahan pokok.
Demi menghindari hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan para pedagang agar mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.
Jadi, tidak ada kekhawatiran di tengah masyarakat menjalankan ibadah Ramadan. Selain itu, Nova mendorong Pemprov DKI gencar operasi pasar jelang Ramadan. Hal itu untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pangan dengan harga terjangkau.
"Ada operasi pasar ada kurang lebih 240 titik. Menjaga kestabilan harga dengan pangan murah, baik dari Food Station maupun Pasar Jaya dan Dharma Jaya," kata Nova Paloh usai menggelar rapat bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI dalam rangka membahas kesiapan ketahanan pangan untuk menghadapi Hari Raya Idulfitri 2025 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).
Baca juga:
DPRD DKI Gelar BK Award 2025, Ada 7 Kategori yang Dianugerahkan
Lebih lanjut, Nova Paloh menyebutkan, PT. Food Station Tjipinang, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya, memastikan pasokan pangan menjelang Ramadan di Jakarta dalam kondisi aman.
Terutama, terkait beras dan daging sapi. Kedua komoditas tersebut mengalami kenaikan kebutuhan pada saat Ramadan dan Idul Fitri.
"Terkait beras dan daging serta kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat sudah ada stok yang mumpuni," ujarnya. (Asp)
Baca juga:
Pemerintah Jamin Stok Elpiji Aman hingga Jelang Lebaran 2025
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
