DPRD DKI Minta Pemprov Awasi Pedagang Nakal yang Jual Bahan Pokok di Atas HET

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 26 Februari 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Awasi Pedagang Nakal yang Jual Bahan Pokok di Atas HET

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Hari besar keagamaan, termasuk bulan suci Ramadan sering sekali dimanfaatkan oknum pedagang nakal yang menaikkan harga bahan pokok.

Demi menghindari hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan para pedagang agar mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.

Jadi, tidak ada kekhawatiran di tengah masyarakat menjalankan ibadah Ramadan. Selain itu, Nova mendorong Pemprov DKI gencar operasi pasar jelang Ramadan. Hal itu untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pangan dengan harga terjangkau.

"Ada operasi pasar ada kurang lebih 240 titik. Menjaga kestabilan harga dengan pangan murah, baik dari Food Station maupun Pasar Jaya dan Dharma Jaya," kata Nova Paloh usai menggelar rapat bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI dalam rangka membahas kesiapan ketahanan pangan untuk menghadapi Hari Raya Idulfitri 2025 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).

Baca juga:

DPRD DKI Gelar BK Award 2025, Ada 7 Kategori yang Dianugerahkan

Lebih lanjut, Nova Paloh menyebutkan, PT. Food Station Tjipinang, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya, memastikan pasokan pangan menjelang Ramadan di Jakarta dalam kondisi aman.

Terutama, terkait beras dan daging sapi. Kedua komoditas tersebut mengalami kenaikan kebutuhan pada saat Ramadan dan Idul Fitri.

"Terkait beras dan daging serta kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat sudah ada stok yang mumpuni," ujarnya. (Asp)

Baca juga:

Pemerintah Jamin Stok Elpiji Aman hingga Jelang Lebaran 2025

#Harga Bahan Pokok #Pedagang #DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Berbagai program dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mendukung target tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan