DPRD DKI Minta Anies Segera Perbaiki RSUD Koja yang Alami Kebocoran

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 02 Juli 2019
DPRD DKI Minta Anies Segera Perbaiki RSUD Koja yang Alami Kebocoran

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk mengecek kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara. Pasalnya, kata dia, saat ini kondisi RSUD Koja sangat memprihatinkan.

Lanjut dia, ruang gawat darurat RSUD itu yang seharusnya berada di lantai dasar, kini dipindah ke lantai dua lantaran lantai dasar mengalami kebocoran.

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad
Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad. Foto: MP/Asropih

"Tempat gawat darurat di Jakarta Utara itu, sekarang hancur berantakan, bocor dimana-mana. Jadinya sekarang kita pindah ke lantai dua. Bagaimana teman-teman berpikir kalau gawat darurat dipindah ke lantai dua, pasien datang harus naik kan?," ujar Ramly di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (1/7).

BACA JUGA: DPRD DKI Tantang Anies Buat Aturan Larangan PNS Bawa Kendaraan Pribadi

Ia juga menyoroti keadaan lift yang berada di RSUD Koja itu. Menurut dia dari enam lift hanya ada empat lift yang berfungsi. Itupun tidak bisa menampung pengunjung rumah sakit secara maksimal.

"Empat (lift) berfungsi. Tapi hanya bisa dinaikinya dua sampai tiga orang, sementara orang datang kan ratusan disana bagaimana kalau hanya tiga orang naik ke atas? gimana kalau seperti itu? dua lift lain tidak berfungsi," beber dia.

Dengan begitu, Ramly meminta agar pembangunan RSUD segera diselesaikan. Sebab, dengan kondisi seperti ini para masyarakat sangat kesulitan. Apalagi pasien gawat darurat harus bersabar ketika naik lift tersebut karena letak ruang gawat darurat yang berada di lantai dua.

"Kita tidak mau seperti itu, kalau kita tunggu selesai, tunggu lagi nanti anggaran perubahan, rakyat Jakarta Utara menunggu. Lihat aja di gawat darurat itu ada 400 orang, belum yang ngantarnya, mau naik ke atas gimana? (Gawat Darurat) ada di lantai dua sekarang karena di lantai dasar bocor di mana-mana, kita angkut ke lantai dua. Tapi setelah dipindah ke lantai dua kita terbentur bagaimana mengangkut mereka ke atas," ungkapnya.

Ramli pun berharap Gubernur Anies untuk segera mengecek keadaan di RSUD tersebut. Hal itu dilakukan agar Pemprov DKI mengetahui kondisi saat ini RSUD Koja dan berinisiatif untuk menyelesaikan perbaikan.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara

BACA JUGA: Pemprov DKI Tanggung Biaya PPSU Cantik yang Jadi Korban Tabrak Motor

"Saya tadi suruh Pak Gubernur untuk cek. Biar tau keluhan rakyat Jakarta Utara bagaimana. Ya di sana mereka gak bisa apa-apa, rumah sakit sudah mengajuin jauh-jauh hari. Begitu sampai di sini katanya lelang, lelang, lelang kaya gitu terus," tutup Ramly. (Asp)

#Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Gusti juga mendesak UP Perparkiran untuk mempublikasikan daftar lokasi dan nama operator parkir yang sudah memiliki izin melalui situs web atau media sosial resmi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel
Indonesia
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Wakil Ketua Pansus KTR sebut pembahasan pasal per pasal sudah mencapai pasal 17 dari total 26 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025
Indonesia
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi pangan sebesar sekitar Rp1 triliun, termasuk tambahan Rp200 miliar pada tahun ini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 September 2025
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging
Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Bagikan