DPR Terus Diserang, Fahri Hamzah Meradang

Eddy FloEddy Flo - Senin, 21 September 2015
DPR Terus Diserang, Fahri Hamzah Meradang

Fahri Hamzah Politikus PKS meradang ketika DPR terus diserang (Foto/Fahrihamzah.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Para pengguna facebook hari Senin (21/9), ramai memperbincangkan video yang berisikan wawancara Fahri Hamzah dengan awak media. Berdasarkan keterangan pengunggah dengan nama akun Deny Oktan Setiaddin, ketika wawancara ada empat media televisi yang meliput. Namun entah kenapa, hasil interview yang berdurasi sekitar dua menit lebih itu tidak jadi ditayangkan. Apa sebenarnya isi wawancara tersebut?

Dalam wawancara yang diduga berlokasi di gedung DPR Senayan, wakil rakyat dari fraksi PKS itu, mempersoalkan pemberitaan media yang terus menerus menyerang DPR. Fahri menyoroti adanya semacam grand design memperlemah kedudukan dan fungsi DPR. Bahkan dengan sedikit emosional, Fahri yang juga berstatus sebagai wakil ketua DPR, menggugat lembaga DPR yang tidak independen, padahal lembaga lain seperti Bank Indonesia(BI) dan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) bisa independen.

Berikut rekaman lengkap wawancara Fahri Hamzah yang tak dipublikasikan jurnalis televisi: (rekaman menggunakan kamera ponsel)

 

ASLI BELUM DI EDIT

Asli belum tayang nih di TV mana pun... Saya habis mewawancarai wakil keua DPR-RI FAHRI HAMZAH, S.E.Kemarin pagi bersama reporter 4 stasiun TV (tdk saya sebutkan), tapi sampai saat ini belum dipublish di TV karena untuk menutup mata masyarakat... #AyoBocorkanSupported By: TVIO INDONESIAKalau anda cinta indonesia, maka sebarkan video ini...

Posted by Deny Okta Setiaddin on Saturday, 19 September 2015

Serangan yang bertubi-tubi kepada DPR membuat Fahri Hamzah meradang. Terlebih belakangan ini beberapa elemen masyarakat gencar mempertanyakan permintaan DPR menaikan tunjangan dan pembangunan sarana-prasarana DPR yang menelan biaya miliaran rupiah. Fahri berkilah, anggaran yang diminta DPR hanya 1.9 persen dari APBN, sementara tugas DPR untuk mengawasi 99,9 persen dari anggaran APBN yang digunakan eksekutif atau pemerintah sama sekali tidak dipenuhi.

"Ini negara demokrasi, bagaimana kita mau ngawasin kalau fasilitas pengawasannya ga ada? Benar-benar tidak masuk akal," gugat Fahri Hamzah.

"Mestinya DPR dibikin independen, kenapa BI bisa, OJK juga bisa, kenapa DPR ga independen? Okelah, sistem ini kita terima, tapi jangan dong uang kecil dari APBN itu yang teru menerus dipersoalkan,"tambahnya.

Politisi yang namanya terdepak dari kepengurusan pusat PKS 2015-2020 itu mensinyalir ada upaya pihak-pihak tertentu untuk membungkam DPR agar tidak bisa mengawasi dan mengontrol sepak terjang pemerintah.

"Ini sepertinya DPR diserang terus, kamu jangan ngawasin, kamu aja belum beres. Saat kita diserang, tiba-tiba Rini Suwandi melakukan pinjaman 14 miliar dolar US di Cina. Itu pinjaman negara yang dibebankan ke utang luar negeri. Ini kita ga bisa awasi, karena DPR terus dimaki, "papar Fahri.

Pemerintah dalam hal ini presiden dan para menteri dinilai Fahri Hamzah memanfaatkan serangan terhadap DPR sebagai pengalihan perhatian rakyat atas ketidakberesan dalam mengelola negara, termasuk jumlah pinjaman luar negeri yang terus membengkak.

"Kamu ga beres kok minta anggaran, jadi kamu ga boleh ngomong, ga boleh dong,"tegasnya.

 

Baca Juga:

  1. Keinginan Megawati Bubarkan KPK Didukung Fahri Hamzah
  2. Fahri Hamzah Nilai Pembantu Jokowi Tak Berkelas
  3. Soal Dana Aspirasi, Fahri Hamzah Tegur Kepala Bappenas
  4. Fahri Hamzah Sebut Pemerintah Lebih Amatir daripada PSSI
  5. Fahri Hamzah Ingin Ijazah Seluruh Anggota DPR Diperiksan Keasliannya

 

 

#DPR Dibubarkan #DPR #Fahri Hamzah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Berita Foto
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Penetapan ketua Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Bagikan