DPR Soroti Kendala Program Kesehatan Gratis, Data Tak Sinkron Hingga SDM Tak Merata

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 04 Maret 2025
DPR Soroti Kendala Program Kesehatan Gratis, Data Tak Sinkron Hingga SDM Tak Merata

Warga memanfaatkan layanan program pemeriksan kesehatan gratis (PKG). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyoroti berbagai kendala dalam persiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di berbagai daerah, termasuk di Kota Palu.

Ia mengungkapkan bahwa Puskesmas di Kota Palu, bahkan di wilayah perkotaan, masih menghadapi berbagai masalah terkait kesiapannya. Padahal, Kementerian Kesehatan telah mengadakan pertemuan daring (zoom series) untuk sosialisasi program ini, namun tidak semua pihak di daerah mendapatkan informasi yang memadai.

"Ternyata ketika mendengar dari Ibu/Bapak hari ini tentang bagaimana kesiapan-kesiapan PKG ini, kendala tersebut bukan hanya terjadi di beberapa titik saja, tapi sudah menjadi kendala nasional," kata Nihayatul dalam RDP Komisi IX dengan ADINKES, ARSADA, APKESMI, IDI dan IAKMI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3).

Baca juga:

Warga Solo Belum Memaksimalkan Cek Kesehatan Gratis, Baru 280 Orang yang Mengikutinya

Selain itu, ia juga menyoroti masalah data yang belum tersinkronisasi dengan Dukcapil serta ketidakmerataan kesiapan tenaga kesehatan di berbagai daerah.

Ia mencontohkan bahwa kondisi SDM di wilayah pegunungan Papua, seperti Nabire dan Boven Digoel, berbeda dengan Puskesmas di daerah lain, seperti Bogor atau Palangkaraya.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, politisi Fraksi PKB ini meyakini PKG adalah program yang sangat baik dan dinantikan masyarakat.

Baca juga:

Di World Governments Summit 2025, Prabowo Singgung Program MBG Hingga Cek Kesehatan Gratis

Menurutnya, tingkat kepercayaan publik terhadap program ini cukup tinggi, bahkan dalam survei terbaru, program ini disebut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Harapan masyarakat terhadap PKG ini cukup tinggi, bahkan sekitar 40 persen dari pemeriksaan kesehatan gratis menjadi faktor utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika program ini tidak siap, maka kekecewaan masyarakat juga akan tinggi," tegasnya.

#Cek Kesehatan Gratis #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Indonesia
Hasil Cek Kesehatan Gratis, 2,95 Juta Orang Alami Gangguan Mata, Bisa Alami Kebutaan
Banyak dari orang-orang itu tidak menyadari bahwa dirinya punya gangguan penglihatan, dan menunda tindak lanjut hingga terlambat atau buta permanen.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
Hasil Cek Kesehatan Gratis, 2,95 Juta Orang Alami Gangguan Mata, Bisa Alami Kebutaan
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Berita Foto
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Penetapan ketua Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Indonesia
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Pimpinan DPR gempar usai beredarnya draf pemakzulan Wapres Gibran berpelat NasDem. Saan Mustopa janji cek keaslian surat!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Bagikan