DPR Soroti Kendala Program Kesehatan Gratis, Data Tak Sinkron Hingga SDM Tak Merata

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 04 Maret 2025
DPR Soroti Kendala Program Kesehatan Gratis, Data Tak Sinkron Hingga SDM Tak Merata

Warga memanfaatkan layanan program pemeriksan kesehatan gratis (PKG). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyoroti berbagai kendala dalam persiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di berbagai daerah, termasuk di Kota Palu.

Ia mengungkapkan bahwa Puskesmas di Kota Palu, bahkan di wilayah perkotaan, masih menghadapi berbagai masalah terkait kesiapannya. Padahal, Kementerian Kesehatan telah mengadakan pertemuan daring (zoom series) untuk sosialisasi program ini, namun tidak semua pihak di daerah mendapatkan informasi yang memadai.

"Ternyata ketika mendengar dari Ibu/Bapak hari ini tentang bagaimana kesiapan-kesiapan PKG ini, kendala tersebut bukan hanya terjadi di beberapa titik saja, tapi sudah menjadi kendala nasional," kata Nihayatul dalam RDP Komisi IX dengan ADINKES, ARSADA, APKESMI, IDI dan IAKMI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3).

Baca juga:

Warga Solo Belum Memaksimalkan Cek Kesehatan Gratis, Baru 280 Orang yang Mengikutinya

Selain itu, ia juga menyoroti masalah data yang belum tersinkronisasi dengan Dukcapil serta ketidakmerataan kesiapan tenaga kesehatan di berbagai daerah.

Ia mencontohkan bahwa kondisi SDM di wilayah pegunungan Papua, seperti Nabire dan Boven Digoel, berbeda dengan Puskesmas di daerah lain, seperti Bogor atau Palangkaraya.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, politisi Fraksi PKB ini meyakini PKG adalah program yang sangat baik dan dinantikan masyarakat.

Baca juga:

Di World Governments Summit 2025, Prabowo Singgung Program MBG Hingga Cek Kesehatan Gratis

Menurutnya, tingkat kepercayaan publik terhadap program ini cukup tinggi, bahkan dalam survei terbaru, program ini disebut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Harapan masyarakat terhadap PKG ini cukup tinggi, bahkan sekitar 40 persen dari pemeriksaan kesehatan gratis menjadi faktor utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika program ini tidak siap, maka kekecewaan masyarakat juga akan tinggi," tegasnya.

#Cek Kesehatan Gratis #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - 56 menit lalu
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Indonesia
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Ia menekankan bahwa mekanisme resmi sangat krusial guna mencegah penyalahgunaan oleh oknum tertentu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Indonesia
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
Anggota DPR Usman Husin apresiasi Kementan sita 133,5 ton bawang bombay ilegal di Semarang guna lindungi petani lokal dari ancaman harga dan penyakit tanaman
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
Indonesia
Demo di Iran Tewaskan Sekitar 500 Orang, DPR: Siapkan Rencana Evakuasi WNI, Jangan Tunggu Situasi Memburuk
Menurut anggota Komisi I DPR, keamanan dan keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia.
Frengky Aruan - Senin, 12 Januari 2026
Demo di Iran Tewaskan Sekitar 500 Orang, DPR: Siapkan Rencana Evakuasi WNI, Jangan Tunggu Situasi Memburuk
Indonesia
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
Pasal 36, 54, dan 53 KUHP baru mewajibkan hakim mengedepankan keadilan di atas kepastian hukum
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
Indonesia
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Pemerintah dan pihak sekolah tidak boleh meremehkan tren peningkatan kasus superflu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
DPR Dorong Swasembada Pangan Meluas, Termasuk Mandiri Jagung, Kedelai, dan Protein Hewani
Upaya ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Dorong Swasembada Pangan Meluas, Termasuk Mandiri Jagung, Kedelai, dan Protein Hewani
Bagikan