DPR Soroti Kendala Program Kesehatan Gratis, Data Tak Sinkron Hingga SDM Tak Merata
Warga memanfaatkan layanan program pemeriksan kesehatan gratis (PKG). (MP/Ismail)
Merahputih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyoroti berbagai kendala dalam persiapan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di berbagai daerah, termasuk di Kota Palu.
Ia mengungkapkan bahwa Puskesmas di Kota Palu, bahkan di wilayah perkotaan, masih menghadapi berbagai masalah terkait kesiapannya. Padahal, Kementerian Kesehatan telah mengadakan pertemuan daring (zoom series) untuk sosialisasi program ini, namun tidak semua pihak di daerah mendapatkan informasi yang memadai.
"Ternyata ketika mendengar dari Ibu/Bapak hari ini tentang bagaimana kesiapan-kesiapan PKG ini, kendala tersebut bukan hanya terjadi di beberapa titik saja, tapi sudah menjadi kendala nasional," kata Nihayatul dalam RDP Komisi IX dengan ADINKES, ARSADA, APKESMI, IDI dan IAKMI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3).
Baca juga:
Warga Solo Belum Memaksimalkan Cek Kesehatan Gratis, Baru 280 Orang yang Mengikutinya
Selain itu, ia juga menyoroti masalah data yang belum tersinkronisasi dengan Dukcapil serta ketidakmerataan kesiapan tenaga kesehatan di berbagai daerah.
Ia mencontohkan bahwa kondisi SDM di wilayah pegunungan Papua, seperti Nabire dan Boven Digoel, berbeda dengan Puskesmas di daerah lain, seperti Bogor atau Palangkaraya.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, politisi Fraksi PKB ini meyakini PKG adalah program yang sangat baik dan dinantikan masyarakat.
Baca juga:
Di World Governments Summit 2025, Prabowo Singgung Program MBG Hingga Cek Kesehatan Gratis
Menurutnya, tingkat kepercayaan publik terhadap program ini cukup tinggi, bahkan dalam survei terbaru, program ini disebut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Harapan masyarakat terhadap PKG ini cukup tinggi, bahkan sekitar 40 persen dari pemeriksaan kesehatan gratis menjadi faktor utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika program ini tidak siap, maka kekecewaan masyarakat juga akan tinggi," tegasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
Demo di Iran Tewaskan Sekitar 500 Orang, DPR: Siapkan Rencana Evakuasi WNI, Jangan Tunggu Situasi Memburuk
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
DPR Dorong Swasembada Pangan Meluas, Termasuk Mandiri Jagung, Kedelai, dan Protein Hewani