DPR Sebut Rencana WFH 'Mode Darurat' untuk Hadapi Ancaman Krisis Energi Global akibat Konflik Timur Tengah

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 17 Maret 2026
DPR Sebut Rencana WFH 'Mode Darurat' untuk Hadapi Ancaman Krisis Energi Global akibat Konflik Timur Tengah

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina.(foto: dok media DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SEJUMLAH kalangan menyoroti rencana pemerintah menerapkan work from home (WFH) sebagai solusi jangka pendek menghadapi krisis energi yang akan terjadi. Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menilai kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan nasional.

Dengan begitu, apabila kebijakan WFH diterapkan secara terbatas dan terukur, potensi penghematan energi nasional cukup signifikan. Pengurangan mobilitas kendaraan dapat menurunkan biaya operasional negara yang berkaitan dengan konsumsi BBM.

"Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memiliki semacam ‘mode darurat’ dalam mengelola konsumsi energi nasional," kata dia kepada wartawan di Jakarta dikutip Selasa (17/3).

Namun, pihaknya juga mengingatkan bahwa tidak semua sektor ekonomi dapat menjalankan sistem kerja jarak jauh, terutama sektor industri, transportasi, perdagangan, dan berbagai layanan publik yang menuntut kehadiran fisik di lapangan.

Baca juga:

Presiden Prabowo Minta Terapkan WFH Imbas Konflik Timur Tengah, Golkar Usul hanya Diterapkan di DKI, Jabar, dan Banten

Pihaknya juga menyoroti potensi dampak ekonomi di kawasan perkotaan, khususnya bagi pelaku usaha kecil seperti warung makan, transportasi lokal, dan berbagai layanan yang selama ini bergantung pada aktivitas pekerja kantor. "Pemerintah mesti memastikan kebijakan penghematan BBM tidak berhenti pada langkah jangka pendek semata,'' jelas Nevi.

Dia menegaskan pentingnya kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak.

"Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas cadangan BBM nasional yang saat ini rata-rata masih berada pada kisaran 21 hingga 25 hari, serta mempercepat diversifikasi energi,'' tutup Nevi yang juga politikus PKS ini.(knu)

Baca juga:

Pemprov DKI Perbolehkan ASN Jakarta WFH Selama Ramadan




#Work From Home (WFH) #Konflik Timur Tengah #Presiden Prabowo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Presiden bebas menentukan figur yang dinilai mampu menjalankan tugas pemerintahan.
Dwi Astarini - 41 menit lalu
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Indonesia
PDIP Nilai Elektabilitas Prabowo belum Jadi Gambaran Pilpres 2029
Hasil survei tersebut jangan dibaca sebagai gambaran pasti Pilpres 2029 sebab pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu masih sekitar tiga tahun lagi.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PDIP Nilai Elektabilitas Prabowo belum Jadi Gambaran Pilpres 2029
Indonesia
Seribu ASN DKI Terdampak Kebakaran Gedung Bapenda, Pramono Berlakukan WFH/WFA
Sekitar 1.000 ASN DKI Jakarta terdampak kebakaran Gedung Bapenda di Abdul Muis. Gubernur Pramono Anung berlakukan WFH/WFA
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Seribu ASN DKI Terdampak Kebakaran Gedung Bapenda, Pramono Berlakukan WFH/WFA
Indonesia
BRIN Fokus Kembangkan Teknologi Nuklir hingga AI, Tingkatkan Daya Saing Indonesia
BRIN fokus mengembangkan teknologi-teknologi maju yang diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi Indonesia dalam dua hingga tiga dekade mendatang.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
BRIN Fokus Kembangkan Teknologi Nuklir hingga AI, Tingkatkan Daya Saing Indonesia
Indonesia
Presiden Prabowo Larang Bahlil Naikkan Harga BBM Bersubsidi
Presiden Prabowo Subianto untuk tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Presiden Prabowo Larang Bahlil Naikkan Harga BBM Bersubsidi
Indonesia
Siaran Pidato Prabowo Terputus saat Singgung Isu Nuklir Iran, Langsung Picu Rasa Penasaran
Peristiwa itu terjadi saat Presiden Prabowo memberikan sambutan dalam pertemuan bersama jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7).
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Siaran Pidato Prabowo Terputus saat Singgung Isu Nuklir Iran, Langsung Picu Rasa Penasaran
Indonesia
Presiden Prabowo Klaim Kekuatan Nonblok Indonesia Diakui Dunia
Sikap netral itu membuat negara lain memandang Indonesia sebagai pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
Presiden Prabowo Klaim Kekuatan Nonblok Indonesia Diakui Dunia
Indonesia
Presiden Prabowo Ingin Bangun Jalur Kereta Api Lampung-Aceh hingga Trans-Kalimantan, Siap Investasi Besar-Besaran
Menurut Prabowo, kereta api merupakan instrumen sesungguhnya dalam demokratisasi ekonomi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Presiden Prabowo Ingin Bangun Jalur Kereta Api Lampung-Aceh hingga Trans-Kalimantan, Siap Investasi Besar-Besaran
Indonesia
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Menurut ICW, pemerintah seharusnya lebih dahulu membenahi berbagai persoalan mendasar di dunia pendidikan tinggi.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
ICW Nilai Pembentukan URI Kontradiktif dengan Kebijakan Efisiensi Belanja Negara
Indonesia
Presiden Prabowo Berpesan ke Pamong Praja Muda IPDN: Rakyat tak Butuh Birokrasi Berbelit
Prabowo menekankan para PPM merupakan aparatur negara yang berkewajiban menjaga nama baik negara. 

Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
Presiden Prabowo Berpesan ke Pamong Praja Muda IPDN: Rakyat tak Butuh Birokrasi Berbelit
Bagikan