DPR RI Ambil Sikap Tegas! Minta Pemerintah Rombak Total Sistem Transportasi yang Gagal

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
DPR RI Ambil Sikap Tegas! Minta Pemerintah Rombak Total Sistem Transportasi yang Gagal

Ilustrasi: MRT Jakarta (Foto: MerahPutih.com/Didik Setiawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Mahalnya biaya transportasi di kota-kota besar di Indonesia, yang bahkan melampaui standar ideal Bank Dunia, disebabkan oleh sistem transportasi publik yang belum terintegrasi dan efisien.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menilai bahwa pemerintah harus merancang ulang sistem transportasi secara menyeluruh untuk mengatasi masalah ini.

Menurut data Survei Biaya Hidup BPS 2018, pengeluaran untuk transportasi di beberapa kota penyangga Jakarta seperti Bekasi dan Depok bahkan mencapai Rp 1,9 juta dan Rp 1,8 juta per bulan, jauh di atas pengeluaran ideal yang seharusnya tidak lebih dari 10% dari penghasilan.

“Masalah ini tidak bisa diatasi dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah," ujar Andi Iwan, Rabu (6/8).

Baca juga:

GIIAS 2025 Bukan Sekadar Pameran, Tapi Ramalan Masa Depan Transportasi Indonesia

Untuk mengatasi hal tersebut, Iwan Aras menekankan pentingnya pemetaan jalur secara menyeluruh, termasuk koneksi antara transportasi pengumpan (first mile dan last mile) dengan moda utama, agar tercipta sistem yang ramah pengguna dan terjangkau.

Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perannya dalam perencanaan transportasi serta meningkatkan sinergi antar kementerian dan BUMN.

Subsidi transportasi tidak hanya perlu diberikan pada tarif utama, melainkan juga pada biaya akses ke moda transportasi tersebut agar lebih inklusif.

Baca juga:

DPR Minta Pemerintah Akomodir Aturan Khusus Transportasi Online di RUU Sistranas

Iwan Aras memastikan bahwa Komisi V DPR akan terus mengawal perencanaan dan penganggaran pemerintah di sektor ini untuk memastikan reformasi transportasi tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan layanan yang berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami meyakini, Pemerintah pastinya telah memikirkan berbagai upaya intervensi untuk memastikan pelayanan moda transportasi bagi masyarakat semakin lebih baik dari waktu ke waktu,” tutup Iwan.

#Transportasi #Transportasi Umum #Transportasi Massal #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Anggota Komisi I DPR juga mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomasi secara tepat dan terukur agar kasus tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Inggris.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Bagikan