Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Mahalnya biaya transportasi di kota-kota besar di Indonesia, yang bahkan melampaui standar ideal Bank Dunia, disebabkan oleh sistem transportasi publik yang belum terintegrasi dan efisien.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menilai bahwa pemerintah harus merancang ulang sistem transportasi secara menyeluruh untuk mengatasi masalah ini.
Menurut data Survei Biaya Hidup BPS 2018, pengeluaran untuk transportasi di beberapa kota penyangga Jakarta seperti Bekasi dan Depok bahkan mencapai Rp 1,9 juta dan Rp 1,8 juta per bulan, jauh di atas pengeluaran ideal yang seharusnya tidak lebih dari 10% dari penghasilan.
“Masalah ini tidak bisa diatasi dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah," ujar Andi Iwan, Rabu (6/8).
Baca juga:
GIIAS 2025 Bukan Sekadar Pameran, Tapi Ramalan Masa Depan Transportasi Indonesia
Untuk mengatasi hal tersebut, Iwan Aras menekankan pentingnya pemetaan jalur secara menyeluruh, termasuk koneksi antara transportasi pengumpan (first mile dan last mile) dengan moda utama, agar tercipta sistem yang ramah pengguna dan terjangkau.
Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perannya dalam perencanaan transportasi serta meningkatkan sinergi antar kementerian dan BUMN.
Subsidi transportasi tidak hanya perlu diberikan pada tarif utama, melainkan juga pada biaya akses ke moda transportasi tersebut agar lebih inklusif.
Baca juga:
DPR Minta Pemerintah Akomodir Aturan Khusus Transportasi Online di RUU Sistranas
Iwan Aras memastikan bahwa Komisi V DPR akan terus mengawal perencanaan dan penganggaran pemerintah di sektor ini untuk memastikan reformasi transportasi tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan layanan yang berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami meyakini, Pemerintah pastinya telah memikirkan berbagai upaya intervensi untuk memastikan pelayanan moda transportasi bagi masyarakat semakin lebih baik dari waktu ke waktu,” tutup Iwan.
