DPR RI Ambil Sikap Tegas! Minta Pemerintah Rombak Total Sistem Transportasi yang Gagal

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
DPR RI Ambil Sikap Tegas! Minta Pemerintah Rombak Total Sistem Transportasi yang Gagal

Ilustrasi: MRT Jakarta (Foto: MerahPutih.com/Didik Setiawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Mahalnya biaya transportasi di kota-kota besar di Indonesia, yang bahkan melampaui standar ideal Bank Dunia, disebabkan oleh sistem transportasi publik yang belum terintegrasi dan efisien.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menilai bahwa pemerintah harus merancang ulang sistem transportasi secara menyeluruh untuk mengatasi masalah ini.

Menurut data Survei Biaya Hidup BPS 2018, pengeluaran untuk transportasi di beberapa kota penyangga Jakarta seperti Bekasi dan Depok bahkan mencapai Rp 1,9 juta dan Rp 1,8 juta per bulan, jauh di atas pengeluaran ideal yang seharusnya tidak lebih dari 10% dari penghasilan.

“Masalah ini tidak bisa diatasi dengan pendekatan sektoral yang terpisah-pisah," ujar Andi Iwan, Rabu (6/8).

Baca juga:

GIIAS 2025 Bukan Sekadar Pameran, Tapi Ramalan Masa Depan Transportasi Indonesia

Untuk mengatasi hal tersebut, Iwan Aras menekankan pentingnya pemetaan jalur secara menyeluruh, termasuk koneksi antara transportasi pengumpan (first mile dan last mile) dengan moda utama, agar tercipta sistem yang ramah pengguna dan terjangkau.

Dia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perannya dalam perencanaan transportasi serta meningkatkan sinergi antar kementerian dan BUMN.

Subsidi transportasi tidak hanya perlu diberikan pada tarif utama, melainkan juga pada biaya akses ke moda transportasi tersebut agar lebih inklusif.

Baca juga:

DPR Minta Pemerintah Akomodir Aturan Khusus Transportasi Online di RUU Sistranas

Iwan Aras memastikan bahwa Komisi V DPR akan terus mengawal perencanaan dan penganggaran pemerintah di sektor ini untuk memastikan reformasi transportasi tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan layanan yang berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami meyakini, Pemerintah pastinya telah memikirkan berbagai upaya intervensi untuk memastikan pelayanan moda transportasi bagi masyarakat semakin lebih baik dari waktu ke waktu,” tutup Iwan.

#Transportasi #Transportasi Umum #Transportasi Massal #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
Masih Dikaji, Pramono Tegaskan Tarif Transjakarta Belum Tentu Naik
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, bahwa tarif Transjakarta belum tentu naik. Hal itu masih dikaji ulang.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Masih Dikaji, Pramono Tegaskan Tarif Transjakarta Belum Tentu Naik
Bagikan