DPR Nilai Bantuan Pangan 2 Liter Minyak Goreng Dinilai Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

Seorang pedagang menunjukkan minyak goreng murah Minyakita saat sosialisasi yang dilakukan Kemendag di Pasar Tambahrejo Surabaya, Jawa Timur, Selasa (6/12/2011). FOTO ANTARA/Eric Ireng/Spt/aa.
Merahputih.com - Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan stimulus ekonomi senilai Rp 16,23 triliun dengan menambah paket bantuan sosial (bansos). Sebelumnya, paket ini hanya berisi 10 kg beras dan 1 liter minyak, tetapi kini ditingkatkan menjadi 10 kg beras dan 2 liter MinyaKita. Tambahan ini merupakan usulan langsung dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menjelaskan usulan ini saat rapat kerja bersama pemerintah pada Kamis (18/9).
"Kami barusan berlima (pimpinan Banggar) konsultasi dengan pimpinan DPR. Ini permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khususnya untuk yang 10 kg beras saja, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 (liter)," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9).
Baca juga:
Bantuan Pangan Ditambah; Bukan Hanya Beras Tapi Ada 2 Liter Minyak Goreng
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyanggupi usulan tersebut dalam rapat paripurna pengesahan UU RAPBN 2026 pada Selasa (23/9), dan menyatakan bahwa program Bantuan Pangan akan berjalan pada periode Oktober–November 2025.
DPR menilai tambahan ini sangat penting untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Sempat ada wacana untuk menambah minyak goreng hingga 5 liter, namun usulan itu urung dilanjutkan karena dikhawatirkan melenceng dari tujuan awal program.
Baca juga:
Harga Pangan Hari Ini Selasa (23/9): Beras & Daging Kompak Turun, MinyaKita Naik Tipis
Di sisi lain, Said Abdullah juga menyatakan bahwa RAPBN 2026 disepakati bersama pemerintah untuk menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur utama keberhasilan pembangunan. Menurutnya, APBN bukan hanya instrumen fiskal, melainkan perangkat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“RAPBN 2026 hanya satu alat untuk memerangi kemiskinan. Karena itu, kebijakan pendidikan harus menumbuhkan kebebasan,” tegas Said.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Nilai Bantuan Pangan 2 Liter Minyak Goreng Dinilai Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

33 Ribu Pendamping Dikerahkan Cek 12 Juta Pemerima Bantuan Sosial Diduga Salah Sasaran

Harga Pangan Hari Ini Selasa (23/9): Beras & Daging Kompak Turun, MinyaKita Naik Tipis

Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Berikan Bansos Tahap 3 Sebesar Rp 7 Juta untuk Setiap Rakyat Indonesia
![[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Berikan Bansos Tahap 3 Sebesar Rp 7 Juta untuk Setiap Rakyat Indonesia](https://img.merahputih.com/media/f2/d7/f5/f2d7f53c65a06f47f3024600288e88c8_182x135.png)
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi

Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun

Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang

Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima

Riza Chalid Masuk DPO, Kejagung Bicarakan Perburuan Dengan NCB Interpol
