DPR Minta Pemerintah Tegas ke Pihak yang Manipulasi Harga Pangan Saat Ramadan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 01 Maret 2025
DPR Minta Pemerintah Tegas ke Pihak yang Manipulasi Harga Pangan Saat Ramadan

Sejumlah warga mengantre membeli sejumlah komoditas pangan pada operasi pasar pangan murah di Kantor Pos Flora Jakarta, Senin (24/2/2025). ANTARA/Harianto

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan pemerintah dan pihak berwenang menindak secara tegas pihak-pihak yang mencoba memanipulasi harga pangan saat Ramadan.

Pemerintah harus memastikan harga pangan tetap berada di bawah HET yang telah ditetapkan dan mencegah permainan harga selama bulan Ramadan.

"Pemerintah dan Satgas Pangan harus memperkuat pengawasan terhadap harga pangan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan momen Ramadan untuk bermain harga," ujar Cucun dalam keterangannya, Jumat (28/2).

Baca juga:

Pemerintah Minta Tidak Panik Dengan Kenaikan Harga Pangan Saat Ramadan, Operasi Pasar Sampai H-3 Idul Fitri

Sementara itu, Pemerintah telah memastikan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi aman menjelang Ramadan. Cucun berharap, langkah-langkah yang telah disusun Pemerintah untuk menstabilkan harga pangan dapat diterapkan dengan baik di daerah-daerah.

"Agar langkah Pemerintah berhasil, kita semua perlu bekerja sama. Mari kita pastikan kenyamanan umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa dengan harga pangan yang terjangkau," ujarnya.

Baca juga:

Legislator Nilai Pasar Murah Solusi Jangka Pendek Jaga Ketersediaan Stok Pangan Selama Ramadan dan Lebaran

Selain itu, Cucun meminta Satgas Pangan untuk terus memantau kondisi harga dan ketersediaan pangan di pasaran, termasuk untuk mencegah penimbunan barang yang dapat menyebabkan lonjakan harga.

"Jika pasokan berkurang, harga-harga pangan pasti akan melonjak. Oleh karena itu, kondisi seperti ini harus dihindari," tegasnya.

#Data Pangan #Ramadan #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Indonesia
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Poin tersebut, ditandatangani oleh Pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurizal.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Berita Foto
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Peserta aksi membawa poster saat mengikuti Aksi Piknik Nasional Rakyat di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Sabtu, 06 September 2025
Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR
Berita Foto
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Tiga orang Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menyampaikan tanggapan atas 17+8 Tuntutan Rakyat, dalam Konferensi Pers, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 September 2025
Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta
Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Tuntutan Rakyat 17+8 yang disampaikan itu terbagi dalam dua bagian. Pertama, sebanyak 17 tuntutan diminta untuk dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Alasan pembekuan karena DPR tak kunjung mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
Indonesia
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Puan Kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Bagikan