DPR Minta Pemerintah Tegas ke Pihak yang Manipulasi Harga Pangan Saat Ramadan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 01 Maret 2025
DPR Minta Pemerintah Tegas ke Pihak yang Manipulasi Harga Pangan Saat Ramadan

Sejumlah warga mengantre membeli sejumlah komoditas pangan pada operasi pasar pangan murah di Kantor Pos Flora Jakarta, Senin (24/2/2025). ANTARA/Harianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan pemerintah dan pihak berwenang menindak secara tegas pihak-pihak yang mencoba memanipulasi harga pangan saat Ramadan.

Pemerintah harus memastikan harga pangan tetap berada di bawah HET yang telah ditetapkan dan mencegah permainan harga selama bulan Ramadan.

"Pemerintah dan Satgas Pangan harus memperkuat pengawasan terhadap harga pangan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan momen Ramadan untuk bermain harga," ujar Cucun dalam keterangannya, Jumat (28/2).

Baca juga:

Pemerintah Minta Tidak Panik Dengan Kenaikan Harga Pangan Saat Ramadan, Operasi Pasar Sampai H-3 Idul Fitri

Sementara itu, Pemerintah telah memastikan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi aman menjelang Ramadan. Cucun berharap, langkah-langkah yang telah disusun Pemerintah untuk menstabilkan harga pangan dapat diterapkan dengan baik di daerah-daerah.

"Agar langkah Pemerintah berhasil, kita semua perlu bekerja sama. Mari kita pastikan kenyamanan umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa dengan harga pangan yang terjangkau," ujarnya.

Baca juga:

Legislator Nilai Pasar Murah Solusi Jangka Pendek Jaga Ketersediaan Stok Pangan Selama Ramadan dan Lebaran

Selain itu, Cucun meminta Satgas Pangan untuk terus memantau kondisi harga dan ketersediaan pangan di pasaran, termasuk untuk mencegah penimbunan barang yang dapat menyebabkan lonjakan harga.

"Jika pasokan berkurang, harga-harga pangan pasti akan melonjak. Oleh karena itu, kondisi seperti ini harus dihindari," tegasnya.

#Data Pangan #Ramadan #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kebijakan Makan Bergizi Gratis Ditolak Digelar saat Bulan Puasa karena Bertentangan dengan Nilai Agama
Beredar informasi yang menyebut elemen mahasiswa menolak kebijakan program MBG saat bulan Ramadan, Cek Faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 13 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Kebijakan Makan Bergizi Gratis Ditolak Digelar saat Bulan Puasa karena Bertentangan dengan Nilai Agama
Indonesia
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Ia menekankan bahwa mekanisme resmi sangat krusial guna mencegah penyalahgunaan oleh oknum tertentu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Indonesia
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
Anggota DPR Usman Husin apresiasi Kementan sita 133,5 ton bawang bombay ilegal di Semarang guna lindungi petani lokal dari ancaman harga dan penyakit tanaman
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
Indonesia
Beras Wajib Satu Harga di Seluruh Indonesia, Bulog Dapat Margin 7 Persen
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengapresiasi keputusan pemerintah yang memberikan dukungan margin penugasan tersebut sebagai bentuk penguatan terhadap peran Bulog.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Beras Wajib Satu Harga di Seluruh Indonesia, Bulog Dapat Margin 7 Persen
Indonesia
Demo di Iran Tewaskan Sekitar 500 Orang, DPR: Siapkan Rencana Evakuasi WNI, Jangan Tunggu Situasi Memburuk
Menurut anggota Komisi I DPR, keamanan dan keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia.
Frengky Aruan - Senin, 12 Januari 2026
Demo di Iran Tewaskan Sekitar 500 Orang, DPR: Siapkan Rencana Evakuasi WNI, Jangan Tunggu Situasi Memburuk
Indonesia
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
Pasal 36, 54, dan 53 KUHP baru mewajibkan hakim mengedepankan keadilan di atas kepastian hukum
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
Bagikan