Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Minta Kemen PU, Kemenhub, BNPP dan BMKG Percepat Penanganan Banjir Sumatra

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
DPR Minta Kemen PU, Kemenhub, BNPP dan BMKG Percepat Penanganan Banjir Sumatra

Pencarian korban banjir dan tanah longsor di Pesisir Selatan, Sumatera Barat (ANTARA/HO-Diskominfo Solok)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diminta untuk bergerak cepat menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Adapun BNPB melaporkan hingga 30 November 2025, tercatat sudah ada 442 orang tewas akibat banjir di Sumatra dan 402 orang masih hilang. Rinciannya, 217 jiwa meninggal di Sumatra Utara (Sumut), 96 di Aceh, dan 129 di Sumatra Barat (Sumbar).

Hal tersebut ditegaskan oleh Kapoksi Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/12).

Danang membeberkan bahwa dirinya saat ini terus proaktif berkomunikasi dengan sejumlah mitra terkait dalam rangka percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatra, yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Komunikasi kami dengan pemerintah daerah terkait penambahan penerbangan perintis untuk proses evakuasi dan memudahkan distribusi logistik. Alhamdulillah, direspons cepat oleh Pak Menteri," terang Danang.

Baca juga:

Pemerintah Janji Ganti dan Bantu Perbaiki Semua Rumah Warga yang Rusak akibat Bencana Alam di Sumatra

Prabowo Perintahkan Hercules Tiap Hari Terbang Kirim Bantuan ke Daerah Bencana di Sumatra

Presiden Prabowo Pastikan Pasokan Listrik dan BBM di Sumatra Utara Segera Pulih

Ia juga menyambut baik langkah Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) yang telah menerjunkan bantuan alat berat untuk membuka jalur yang terblokir dan mempermudah proses evakuasi.

"Yang terpenting saat ini adalah keselamatan masyarakat dan kelancaran bantuan. Negara harus hadir, dan hari ini negara telah hadir melalui Kemenhub, Kemen PU, dan sejumlah stakeholder terkait," ungkapnya.

Politikus Gerindra itu juga menekankan pentingnya peran BNPP dan BMKG. Kehadiran BMKG diharapkan dapat memaksimalkan modifikasi cuaca.

"Modifikasi cuaca sangat diperlukan, agar mempermudah distribusi logistik hingga proses evakuasi," terangnya.

Danang menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektoral untuk mempercepat mitigasi bencana.

"Semoga ikhtiar dan peran kita semua bisa membantu percepatan mitigasi untuk meringankan beban korban yang terdampak di Sumatra," tutupnya. (Asp)

#Bencana Alam #Banjir #Tanah Longsor #DPR RI #KemenPU #BNPB #BMKG
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif agar perubahan skema pendanaan tidak menghambat keberlangsungan program yang menyasar jutaan penerima manfaat.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
DPR Desak Putusan MK yang Larang Sentuh Anggaran Pendidikan Harus Dijalankan, Program MBG jangan Sampai Terganggu
Indonesia
Peringatan BMKG 31 Juli-3 Agustus: Daftar Wilayah Siaga Hujan Lebat dan Angin Kencang
Selain peningkatan curah hujan, BMKG mendeteksi potensi hembusan angin kencang menyeberangi 23 provinsi dari pulau Sumatra hingga Papua
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Juli 2026
Peringatan BMKG 31 Juli-3 Agustus: Daftar Wilayah Siaga Hujan Lebat dan Angin Kencang
Indonesia
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Langkah darurat ini dinilai sebagai keputusan krusial untuk mencegah berulangnya tragedi serta melindungi keselamatan jiwa dokter maupun pasien.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
6 Dokter Intership Meninggal, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Perpres tersebut perlu menempatkan Program MBG sebagai bagian dari kebijakan pemenuhan gizi nasional yang lebih komprehensif dengan pendekatan siklus kehidupan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
MBG tak Boleh lagi dari Dana Pendidikan, DPR Usul Pemerintah Terbitkan Perpres Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional
Indonesia
BMKG Ungkap Daftar Wilayah yang Paling Berisiko Kekeringan saat Puncak Kemarau 2026
BMKG telah mengungkap daftar wilayah Indonesia yang paling berisiko kekeringan saat puncak kemarau 2026.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
BMKG Ungkap Daftar Wilayah yang Paling Berisiko Kekeringan saat Puncak Kemarau 2026
Indonesia
Prakiraan Cuaca 31 Juli-3 Agustus: Daftar Wilayah Siaga Hujan Lebat dan Angin Kencang
Meskipun sebagian besar wilayah Indoensia sudah memasuki kemarau, beberapa daerah tetap perlu mengencangkan sabuk pengaman menghadapi cuaca ekstrem
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Juli 2026
Prakiraan Cuaca 31 Juli-3 Agustus: Daftar Wilayah Siaga Hujan Lebat dan Angin Kencang
Indonesia
El Nino Bakal Bertahan Hingga Awal Kuartal Pertama Tahun 2027
Fenomena tersebut berpotensi dibarengi dengan munculnya kondisi Indian Ocean Dipole (IOD) positif pada September hingga Desember 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
El Nino Bakal Bertahan Hingga Awal Kuartal Pertama Tahun 2027
Indonesia
BMKG Sudah Gelar 290 Sorti Penerbangan Modifikasi Cuaca di Kawasan Rawan Karhutla
Sepanjang pelaksanaan modifikasi tahun ini, BMKG mencatat telah merealisasikan sebanyak 17 proyek operasi untuk karhutla yang mencakup 169 hari operasi dan 290 sorti penerbangan di kawasan rawan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
BMKG Sudah Gelar 290 Sorti Penerbangan Modifikasi Cuaca di Kawasan Rawan Karhutla
Indonesia
Pemprov DKI Siap Lakukan Hujan Buatan Hadapi Kemarau Panjang
Saat ini wilayah Jakarta sudah tidak hujan selama hampir tiga pekan.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Pemprov DKI Siap Lakukan Hujan Buatan Hadapi Kemarau Panjang
Indonesia
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial hingga memengaruhi kesehatan mental peserta didik.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Juli 2026
DPR Nilai Penggunaan Gawai Anak sudah Lampaui Batas, Minta Sekolah Punya Aturan Jelas
Bagikan