DPR Minta Kemen PU, Kemenhub, BNPP dan BMKG Percepat Penanganan Banjir Sumatra

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
DPR Minta Kemen PU, Kemenhub, BNPP dan BMKG Percepat Penanganan Banjir Sumatra

Pencarian korban banjir dan tanah longsor di Pesisir Selatan, Sumatera Barat (ANTARA/HO-Diskominfo Solok)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diminta untuk bergerak cepat menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Adapun BNPB melaporkan hingga 30 November 2025, tercatat sudah ada 442 orang tewas akibat banjir di Sumatra dan 402 orang masih hilang. Rinciannya, 217 jiwa meninggal di Sumatra Utara (Sumut), 96 di Aceh, dan 129 di Sumatra Barat (Sumbar).

Hal tersebut ditegaskan oleh Kapoksi Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/12).

Danang membeberkan bahwa dirinya saat ini terus proaktif berkomunikasi dengan sejumlah mitra terkait dalam rangka percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatra, yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Komunikasi kami dengan pemerintah daerah terkait penambahan penerbangan perintis untuk proses evakuasi dan memudahkan distribusi logistik. Alhamdulillah, direspons cepat oleh Pak Menteri," terang Danang.

Baca juga:

Pemerintah Janji Ganti dan Bantu Perbaiki Semua Rumah Warga yang Rusak akibat Bencana Alam di Sumatra

Prabowo Perintahkan Hercules Tiap Hari Terbang Kirim Bantuan ke Daerah Bencana di Sumatra

Presiden Prabowo Pastikan Pasokan Listrik dan BBM di Sumatra Utara Segera Pulih

Ia juga menyambut baik langkah Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) yang telah menerjunkan bantuan alat berat untuk membuka jalur yang terblokir dan mempermudah proses evakuasi.

"Yang terpenting saat ini adalah keselamatan masyarakat dan kelancaran bantuan. Negara harus hadir, dan hari ini negara telah hadir melalui Kemenhub, Kemen PU, dan sejumlah stakeholder terkait," ungkapnya.

Politikus Gerindra itu juga menekankan pentingnya peran BNPP dan BMKG. Kehadiran BMKG diharapkan dapat memaksimalkan modifikasi cuaca.

"Modifikasi cuaca sangat diperlukan, agar mempermudah distribusi logistik hingga proses evakuasi," terangnya.

Danang menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektoral untuk mempercepat mitigasi bencana.

"Semoga ikhtiar dan peran kita semua bisa membantu percepatan mitigasi untuk meringankan beban korban yang terdampak di Sumatra," tutupnya. (Asp)

#Bencana Alam #Banjir #Tanah Longsor #DPR RI #KemenPU #BNPB #BMKG
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Peringatan Dini BNPB: Waspada Dampak Bibit Siklon Tropis 92B & 96S di Aceh hingga Sumatra!
Waspada peringatan dini BNPB terkait dampak bibit siklon tropis 92B dan 96S di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Cek wilayah rawan dan potensi gelombang tinggi di sini!
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 3 menit lalu
Peringatan Dini BNPB: Waspada Dampak Bibit Siklon Tropis 92B & 96S di Aceh hingga Sumatra!
Indonesia
Warga Jakarta Perlu Waspada, BMKG Prediksi Hujan Petir di Tiga Wilayah
BMKG memprakirakan hujan ringan hingga hujan petir di enam wilayah DKI Jakarta pada Sabtu. Simak rincian suhu dan kelembapan setiap wilayah.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 14 November 2026
Warga Jakarta Perlu Waspada, BMKG Prediksi Hujan Petir di Tiga Wilayah
Indonesia
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu juga berpotensi mengalami kondisi serupa.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
11 Kelurahan Jakarta Utara Waspadai Banjir Rob hingga 15 November 2026
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Bagikan