DPR Minta Kemen PU, Kemenhub, BNPP dan BMKG Percepat Penanganan Banjir Sumatra

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
DPR Minta Kemen PU, Kemenhub, BNPP dan BMKG Percepat Penanganan Banjir Sumatra

Pencarian korban banjir dan tanah longsor di Pesisir Selatan, Sumatera Barat (ANTARA/HO-Diskominfo Solok)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP), hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diminta untuk bergerak cepat menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Adapun BNPB melaporkan hingga 30 November 2025, tercatat sudah ada 442 orang tewas akibat banjir di Sumatra dan 402 orang masih hilang. Rinciannya, 217 jiwa meninggal di Sumatra Utara (Sumut), 96 di Aceh, dan 129 di Sumatra Barat (Sumbar).

Hal tersebut ditegaskan oleh Kapoksi Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya (DWS), dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/12).

Danang membeberkan bahwa dirinya saat ini terus proaktif berkomunikasi dengan sejumlah mitra terkait dalam rangka percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatra, yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

"Komunikasi kami dengan pemerintah daerah terkait penambahan penerbangan perintis untuk proses evakuasi dan memudahkan distribusi logistik. Alhamdulillah, direspons cepat oleh Pak Menteri," terang Danang.

Baca juga:

Pemerintah Janji Ganti dan Bantu Perbaiki Semua Rumah Warga yang Rusak akibat Bencana Alam di Sumatra

Prabowo Perintahkan Hercules Tiap Hari Terbang Kirim Bantuan ke Daerah Bencana di Sumatra

Presiden Prabowo Pastikan Pasokan Listrik dan BBM di Sumatra Utara Segera Pulih

Ia juga menyambut baik langkah Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) yang telah menerjunkan bantuan alat berat untuk membuka jalur yang terblokir dan mempermudah proses evakuasi.

"Yang terpenting saat ini adalah keselamatan masyarakat dan kelancaran bantuan. Negara harus hadir, dan hari ini negara telah hadir melalui Kemenhub, Kemen PU, dan sejumlah stakeholder terkait," ungkapnya.

Politikus Gerindra itu juga menekankan pentingnya peran BNPP dan BMKG. Kehadiran BMKG diharapkan dapat memaksimalkan modifikasi cuaca.

"Modifikasi cuaca sangat diperlukan, agar mempermudah distribusi logistik hingga proses evakuasi," terangnya.

Danang menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektoral untuk mempercepat mitigasi bencana.

"Semoga ikhtiar dan peran kita semua bisa membantu percepatan mitigasi untuk meringankan beban korban yang terdampak di Sumatra," tutupnya. (Asp)

#Bencana Alam #Banjir #Tanah Longsor #DPR RI #KemenPU #BNPB #BMKG
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
700 Ribu Orang Terjebak Banjir, Bangkok Lumpuh Total Kota Diliburkan!
Bencana banjir parah terjang 23 provinsi di Thailand, tewaskan 19 orang dan berdampak pada 700 ribu warga Bangkok. Pemerintah tetapkan libur khusus!
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
700 Ribu Orang Terjebak Banjir, Bangkok Lumpuh Total Kota Diliburkan!
Indonesia
BMKG Rilis Warning Darurat! Gelombang 4 Meter dan Teror Banjir Rob Intai 10 Provinsi Hari Ini
BMKG rilis peringatan dini gelombang tinggi hingga 4 meter dan ancaman banjir rob di 10 provinsi mulai Sumatra, Jawa, hingga NTB. Cek daftar wilayahnya!
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
BMKG Rilis Warning Darurat! Gelombang 4 Meter dan Teror Banjir Rob Intai 10 Provinsi Hari Ini
Indonesia
BNPB Tetapkan Bantuan Korban Gempa NTT, Rumah Rusak Berat Dapat Rp 70 Juta
BNPB menetapkan bantuan rumah korban gempa NTT sebesar Rp 15 juta untuk rusak ringan, Rp 30 juta rusak sedang, dan Rp 70 juta rusak berat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
BNPB Tetapkan Bantuan Korban Gempa NTT, Rumah Rusak Berat Dapat Rp 70 Juta
Indonesia
Prakiraan Cuaca BMKG: Cuaca Ekstrem di Sejumlah Kota Hari Ini, Hujan Petir hingga Gelombang 4 Meter
BMKG memperkirakan sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi diguyur hujan, bahkan beberapa wilayah diprakirakan mengalami hujan lebat disertai petir pada Senin, 28 September.
Frengky Aruan - Senin, 28 September 2026
Prakiraan Cuaca BMKG: Cuaca Ekstrem di Sejumlah Kota Hari Ini, Hujan Petir hingga Gelombang 4 Meter
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Indonesia
Awas Angin Kencang! Cek Potensi Hujan & Prakiraan Cuaca Indonesia 25-28 September 2026
Mau bepergian minggu ini? Cek dulu prakiraan cuaca Indonesia dan potensi hujan sepekan periode 25-28 September 2026. Hati-hati ada ancaman angin kencang!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 September 2026
Awas Angin Kencang! Cek Potensi Hujan & Prakiraan Cuaca Indonesia 25-28 September 2026
Indonesia
BMKG Ungkap Arus di Mengarah ke Barat sejak 10 September, Membawa Jenazah ABK Rombongan Jurnalis Gunung Anak Krakatau Jauh ke Bengkulu
Arus di sekitar perairan Selat Sunda barat Pandeglang mengarah ke barat.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
BMKG Ungkap Arus di Mengarah ke Barat sejak 10 September, Membawa Jenazah ABK Rombongan Jurnalis Gunung Anak Krakatau Jauh ke Bengkulu
Indonesia
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
RUU Perampasan Aset kini sedang dikebut. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut disahkan 15 Desember 2026.
Soffi Amira - Kamis, 24 September 2026
RUU Perampasan Aset Jadi Super Prioritas, DPR Targetkan Rampung 15 Desember 2026
Indonesia
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Reforma agraria tidak boleh dimaknai sebatas legalisasi aset atau penerbitan sertifikat tanah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPR Dorong Reforma Agraria Berujung pada Akses Lahan dan Produksi
Bagikan