DPR Ingatkan Pemerintah, Longgarkan PSBB Harus Berdasarkan Data
Ketua DPR RI Puan Maharani (Antara/Istimewa)
Merahputih.com - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah bahwa angka kasus positif corona masih terus bergerak. Dia meminta pemerintah untuk berhati-hati memutuskan relaksasi PSBB.
Puan meminta pemerintah melakukan kajian matang jika hendak memutuskan relaksasi PSBB dan semua kebijakan harus diambil berdasarkan data.
"Dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisa secara cermat. Sebab kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru," ujar Puan kepada wartawan, Senin (11/5).
Baca Juga:
Tim Pengawas DPR Pelototi Pemerintah agar Tak Lambat Tanggulangi COVID-19
Politikus PDIP itu menilai pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang memerhatikan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Dia menegaskan pemerintah tak boleh lagi membingungkan masyarakat saat mengambil keputusan.
"Kebijakan yang nantinya diputuskan, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat," ucap Puan.
Selain itu, lanjut Puan Maharani, data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari.
Sangat penting agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisa secara cermat.
"Sebab kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya," kata satu-satunya perempuan yang menjadi Ketua DPR ini.
Sebab, ini bukan tentang memilih antara roda ekonomi atau roda kesehatan, lanjut Puan, melainkan mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemi COVID-19.
Baca Juga:
Umat Katolik Solo Rayakan Paskah di Rumah, Misa Lewat Live Streaming
Sehingga, apapun kebijakan yang nantinya diputuskan, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat.
"Selain itu perlu adanya kedisiplinan, solidaritas, empati dan konsisten dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya," tutup presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Maharani usul Pajak Dinaikan agar Uangnya Bisa Bantu Korban Bencana, Menkeu Purbaya Langsung Menolak
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua DPR Puan Minta Rakyat Patungan Beli Hutan untuk Cegah Bencana Alam Terjadi akibat Kerusakan Alam
Puan-Dasco Kompak Enggan Bahas soal Usulan Koalisi Permanen
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Ketua DPR Puan Maharani Terima Kunjungan Ketua MPPR China Wang Huning di Jakarta
Puan Soroti Kematian Ibu Hamil Usai Ditolak 4 RS di Jayapura, Minta Evaluasi Total Layanan Kesehatan 3T
Kawal Kasus Kematian Alvaro, Puan: Situasi Darurat, Harus Ditanggapi Serius
Puan Ceritakan Proses Panjang Pembahasan RUU KUHAP, Sudah Berumur 44 Tahun