DPR Ingatkan Pemerintah Disiplin Gunakan Anggaran Negara

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 21 Juni 2024
DPR Ingatkan Pemerintah Disiplin Gunakan Anggaran Negara

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. (Dok Fraksi PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mewanti-wanti kondisi global yang bergejolak akan turut berdampak pada kinerja perekonomian Indonesia.

"Memang harus kita akui, tahun 2025 tidak mudah, selain kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian juga kondisi ekonomi nasional yang masih rentan dengan tekanan," kata Anis dalam keterangannya, Jumat (21/6).

Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, ruang fiskal dalam APBN sebagian besar sudah terisi dengan anggaran yang bersifat mandatori, seperti anggaran pendidikan, transfer ke daerah dan dana desa.

"Apalagi saat ini pemerintah punya hajatan pembangunan IKN yang menyedot anggaran cukup besar. Hanya sebagian kecil yang masih terbuka untuk memasukkan program baru seperti makan bergizi," ujarnya.

Anis mengatakan bahwa APBN 2025 salah satu kuncinya. Pemerintah saat ini harus berkomitmen hanya mengusulkan anggaran yang bersifat baseline dan tidak mengusulkan yang menyedot anggaran besar.

Baca juga:

DPR Puji Langkah BNPT Cegah Teroris Susupi Acara HUT RI di IKN

"Dengan demikian defisit APBN 2025 bisa ditekan ke batas bawahnya range antara 2.0 persen - 2.2 persen sehingga pemerintah baru nantinya punya ruang untuk menjalankan program strategisnya," imbuhnya.

"Tentunya harus melalui APBNP 2025. Sebaiknya program pemberian makanan bergizi dilakukan secara bertahap dan proporsional dengan kondisi anggaran yang ada, agar hasilnya bisa optimal," sambung Anis.

Menurutnya, pemerintah harus punya strategi yang tepat untuk melakukan pembayaran utang, termasuk SBN dan pinjaman jatuh tempo. Untuk SBN yang jatuh tempo, praktis yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan SBN baru.

"Disinilah pemerintah harus bisa memanfaatkan dana SBN yang diperoleh untuk proyek-proyek yang produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, jika tidak maka akan jadi beban pemerintah yang berat," katanya.

Baca juga:

DPR Sorot Asas Cabotage dalam UU Pelayaran

Anis juga mengungkapkan terkait dengan pinjaman, jika memang memungkinkan untuk dilakukan renegoisasi atau meminta penjadwalan ulang tentunya lebih baik bagi pemerintah.

"Jadi pemerintahan baru nantinya akan menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Kuncinya disiplin penggunaan anggaran dan meningkatkan kualitas penggelolaan utang yang lebih efektif," pungkasnya. (Pon)

#DPR RI #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Frengky Aruan

Jurnalis dan editor senior yang berkarier di media nasional sejak 2011. Mengawali karier sebagai reporter di BolaNews (Kompas Gramedia Group), kemudian menjadi editor di Sport Satu, sebelum bergabung sebagai Editor Senior di MerahPutih.com dan BolaSkor.com. Berpengalaman meliput perkembangan sepak bola nasional sejak era dualisme PSSI, dengan fokus pada jurnalisme investigasi, wawancara mendalam, analisis taktis dan statistik olahraga, penyuntingan berita, serta jurnalisme cek fakta untuk berbagai isu yang menjadi perhatian publik.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - 12 menit lalu
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai kritik DPR. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat asli.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Bagikan