DPR Harap Kemlu dan Presiden Prabowo Jembatani Perdamaian Thailand-Kamboja

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 25 Juli 2025
DPR Harap Kemlu dan Presiden Prabowo Jembatani Perdamaian Thailand-Kamboja

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berharap kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Presiden Prabowo Subianto untuk menjembatani perdamaian antara Thailand dan Kamboja.

Pernyataan ini disampaikan Dasco merespons baku tembak antara tentara kedua negara pada Kamis (24/7) yang menewaskan lebih dari 10 orang.

"Mudah-mudahan kementerian luar negeri maupun Presiden Indonesia juga bisa menjembatani agar hubungan kedua negara itu akan tetap baik," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7).

Ia menegaskan, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Thailand serta Kamboja. Dasco berharap konflik kedua negara tidak berkepanjangan.

"Saya belum tahu karena nanti belum ketemu Presiden, tapi nanti kita akan sounding dengan harapan bahwa di kawasan ASEAN ini supaya tidak terjadi gejolak yang lebih meningkat," tuturnya

Baca juga:

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini meminta kepada warga Indonesia yang berada di kedua negara untuk tetap tenang dan meminta Kemlu untuk terus memantau perkembangan situasi di sana.

"Kita mengimbau kepada warga negara kita di Kamboja dan Thailand yang cukup banyak untuk tetap tenang. Dan kita minta kementerian luar negeri untuk kemudian melakukan komunikasi untuk menenangkan warga negara kita," pungkasnya.

Sebagai informasi, baku tembak terjadi di perbatasan Thailand-Kamboja antara militer kedua negara pada Kamis (24/) menyusul instruksi Angkatan Darat Thailand untuk menutup perbatasan dengan Kamboja. (Pon)

#Konflik Thailand - Kamboja #Kementerian Luar Negeri #Presiden Prabowo Subianto #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Frengky Aruan

Berita Terkait

Dunia
Malaysia Panggil Menteri Luar Negeri se-Asia Tenggara Demi Redam Amarah Kamboja-Thailand di Perbatasan
Mengingat tingginya sensitivitas materi yang dibahas, otoritas Malaysia dilaporkan melakukan pembatasan ketat terhadap akses peliputan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 21 Desember 2025
Malaysia Panggil Menteri Luar Negeri se-Asia Tenggara Demi Redam Amarah Kamboja-Thailand di Perbatasan
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Sebut 95 Persen Kepala Desa Tidak Berguna, Jabatannya Layak Dihapuskan
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menyebut 95 persen kepala desa tak berguna. Benarkah demikian? Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Sebut 95 Persen Kepala Desa Tidak Berguna, Jabatannya Layak Dihapuskan
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Bagikan