Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR: Calon Pemimpin Jangan Hanya Pikirkan Polularitas

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Minggu, 22 Oktober 2017
DPR: Calon Pemimpin Jangan Hanya Pikirkan Polularitas

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kanan) sebelum rapat pemilihan Ketua Pansus Angket KPK. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai di era reformasi semua orang bisa menjadi pemimpin di tingkat nasional dan lokal. Namun, calon pemimpin harus mendarmabhaktikan dirinya untuk bangsa Indonesia, jangan hanya mengejar popularitas saja.

"Saya harap calon pemimpin jangan kerja hasil survei, namun harus menunjukkan darma bhakti bagi bangsa dan negara Indonesia," kata Taufik dalam acara pembukaan Jambore Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) wilayah Jawa Tengah, di Karang Anyar, seperti dilansir antara, Minggu (22/10).

Dia mengatakan, di era reformasi yang ada peran besar Muhammadiyah, menjadikan setiap orang bisa menjadi presiden dan kepala daerah karena munculnya kebebasan serta persamaan tiap orang dalam berpolitik.

Namun, dia mengingatkan ada hal-hal yang harus dipegang teguh calon pemimpin, yaitu meneladani sifat Nabi Muhammad seperti Sidiq (benar), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), dan Fatonah (cerdas).

"Calon pemimpin harus Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fatonah serta jangan bersikap 'sok' berkuasa dan jangan menjadi pemimpin karbitan," ujarnya.

Dia mengatakan di setiap pergerakan republik ini, Muhammadiyah selalu ikut serta dalam perjuangan kebangsaan hingga memberikan andil dalam lahirnya reformasi melalui Amien Rais yang merupakan tokoh organisasi tersebut.

Karena itu dia mengatakan saat ini tinggal kembali pada diri kader Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah, apakah hanya mau menjadi penonton, ataukah kita mau menjadi garda terdepan dalam meningkatkan reformasi.

"Pemuda Muhammadiyah harus menjadi pemimpin, apakah itu Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali kota, Wakil Wali kota, bahkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Karena itu kita tidak boleh menjadi penontan dan pelengkap penderita namun harus memberikan apa yang kita miliki untuk bangsa Indonesia," ujarnya.

Taufik mengingatkan kepada KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah untuk ambil bagian memberikan kemampuannya kepada bangsa Indonesia.

Selain itu dia mengingatkan agar serta mewaspadai pihak-pihak yang hilang ketika Muhammadiyah menyuarakan reformasi namun setelah itu muncul menjadi mafia beras, mafia garam.

Apel Siaga Jambore KOKAM wilayah Jawa Tengah dihadiri 5.000 anggota KOKAM dari seluruh Jawa Tengah, di Alun-Alun Kabupaten Karang Anyar, Minggu.

Hadir dalam acara itu Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Danil Anzar Simanjuntak, Bupati Karang Anyar Juliyatmono dan sejumlah tokoh Muhammadiyah di Karang Anyar. (*)

#DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Penggunaan Hak Angket tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses penyidikan maupun memengaruhi penanganan perkara yang sedang berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan tanggapan pemerintah ke Wakil Ketua DPR Sari Yuliati saat Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 14 Juli 2026
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Indonesia
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 dan saat ini Komisi III DPR RI pun sedang dalam tahap penyusunan menghimpun aspirasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 13 Juli 2026
Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset
Indonesia
PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati
Fraksi PDIP dan PAN di Komisi III sama-sama meminta aparat penegak hukum memproses perkara tersebut secara tegas
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026
PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati
Indonesia
DPR Minta Polisi Lacak Tempat Persembunyian Harta Febrie Adriansyah yang Lain
Seluruh pihak yang diduga terlibat harus diproses tanpa pandang bulu
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026
DPR Minta Polisi Lacak Tempat Persembunyian Harta Febrie Adriansyah yang Lain
Berita Foto
Prosesi Pemakaman Anggota DPR Rachmat Gobel di TMP Kalibata Jakarta
Prosesi pemakaman Anggota DPR RI Rachmat Gobel di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Jum'at (10/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 10 Juli 2026
Prosesi Pemakaman Anggota DPR Rachmat Gobel di TMP Kalibata Jakarta
Indonesia
Presiden ke-7 Joko Widodo Bertakziah ke Rumah Duka Rachmat Gobel
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bertakziah ke rumah duka anggota DPR RI Rachmat Gobel di Jalan Supomo Nomor 55A, Jakarta Selatan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 10 Juli 2026
Presiden ke-7 Joko Widodo Bertakziah ke Rumah Duka Rachmat Gobel
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Bagikan