DPR Bentuk Badan Aspirasi Masyarakat


Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR memiliki alat kelengkapan dewan (AKD) baru, yakni Badan Aspirasi Masyarakat.
Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat itu diambil dalam rapat pimpian yang dihadiri delapan fraksi yang ada di parlemen, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).
"Ada satu penambahan badan yamg nantinya bertugas untuk menampung aspirasi masyarakat. Badan Aspirasi Masyarakat," ujar Ketua DPR Puan Maharani.
Baca juga:
Penambahan Komisi dan Badan DPR Tidak Efisien dan Sedot Anggaran
Selain badan baru, DPR juga resmi menambah jumlah komisi dari 11 menjadi 13 komisi.
Menurut Puan, penambahan komisi untuk menyelaraskan lembaga legislatif dengan eksekutif terkait rencana penambahan kementerian.
"Sehingga (terjadi) keselerasan sinergi antara para legislatif dan eksekutif," ujarnya.
Baca juga:
Dalam rapat yang sama, kata Puan, DPR juga telah menentukan pimpinan komisi melalui musyawarah mufakat antar fraksi.
"Alhamdulillah secara musyawarah dan mufakat sudah bisa menyelesaikan secara baik, tenang, damai, adem ayem," imbuhnya.
Baca juga:
DPR Desak Penyitaan Aset Panti Asuhan Predator Kekerasan Seksual
Hanya saja, DPR masih menunggu daftar kementerian dan lembaga pemerintahan Prabowo kelak untuk menentukan mitra-mitra dari 13 komisi tersebut.
"Sampai sekarang komisi I sampai komisi XI masih tetap. Komisi XII dan XIII-nya akan menyesuaikan seperti apa kementerian yang akan diberikan kepada pemerintahan yang akan datang," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang

Raker Perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas RKA Tahun 2026
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita

Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing

Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial

DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional

Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi

Aksi Demo Mahasiswa UI Tagih Janji Tuntutan Rakyat 17+8 di Depan Gedung DPR

DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan

Pimpinan DPR Menerima Audiensi dengan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia
