Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapabilitas untuk Satuan Pengawas Internal (SPI) dari 20 BUMN/D selama 3 hari sejak 15 Oktober 2019 hingga hari ini.
Kabag Pemberitaan dan Publikasi Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, tujuan pelatihan ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Pegawai SPI BUMN/D tentang tindak pidana korupsi dan kaitannya dengan operasional BUMN/D.
Baca Juga:
Gagal Bunuh Tim OTT KPK, Staf Walkot Medan Kabur Bawa Bukti Suap
"KPK juga berKomitmen untuk membantu menciptakan BUMN bersih melalui SPI yang profesional dalam menjalankan peran dan tugasnya," kata Yuyuk di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/10).
KPK memandang peran SPI sangat strategis dalam pencegahan korupsi dengan menjalankan fungsi Early Warning System (EWS). KPK pun berharap SPI yang kompeten dapat mencegah penyimpangan di tubuh BUMN/D. Hal ini tidak terlepas dari besarnya aset yang dikelola oleh BUMN/D.
"Saat ini tercatat aset BUMN/D mencapai lebih dari Rp8.092 Triliun dengan kontribusi terhadap penerimaan APBN sebesar Rp422 triliun," ujarnya.
Selain itu, kata Yuyuk, KPK juga mencatat jumlah kasus korupsi yang melibatkan BUMN sampai dengan tahun 2019 sebanyak 73 kasus dari total 1.007 kasus yang ditangani KPK.
Materi pelatihan diberikan oleh penyuluh internal KPK di antaranya tentang Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi, Pidana Korporasi, Ahli Pembangun Integritas, Konflik Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, Pelaporan Pengaduan dan Whistle Blower System, serta Panduan Cegah Korupsi.
"Pelatihan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan Pusat Edukasi Antikorupsi dalam mendukung upaya pencegahan korupsi di sektor bisnis, khususnya BUMN/D dan anak perusahaannya," pungkasnya.
Pelatihan diselenggarakan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi dan diikuti oleh 40 peserta dari 14 BUMN dan 6 anak perusahaannya, yakni PT Aero Wisata, PT PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; PT Bank Syariah Mandiri; PT Jasa Marga (Persero), Tbk; PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero); PT Fintek Karya Nusantara; PT Bukit Asam, Tbk; PT Angkasa Pura II (Persero).
Baca Juga
Jika Tak Genting, Penerbitan Perppu KPK Dianggap Inkonstitusional
Kemudian Perusahaan Umum Perikanan Indonesia; PT Pupuk Indonesia Logistik; Perum PPD; PT Industri Telekomunikasi Indonesia; PT Industri Kereta Api (Persero); PT Semen Baturaja (Persero) Tbk; PT Primissima (Persero); PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero); PT Patra Jasa; PT Perkebunan Nusantara IV; PT Phapros, Tbk; dan PT Swabina Gatra.
Kegiatan serupa akan kembali dilaksanakan pada 23-25 Oktober khusus untuk PT Pertamina dan 29-31 Oktober untuk BUMN lainnya. (Pon)
