Donny Tri Sebut Sumber Uang Rp 400 Juta dari Hasto Cuma Asumsi Pribadi

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 24 April 2025
Donny Tri Sebut Sumber Uang Rp 400 Juta dari Hasto Cuma Asumsi Pribadi

Advokat PDI Perjuangan (PDIP), Donny Tri Istiqomah. Foto: MerahPutih.com/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Advokat PDI Perjuangan (PDIP), Donny Tri Istiqomah mengungkapkan, bahwa penyebutan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai sumber uang Rp 400 juta yang diterimanya hanyalah asumsi pribadinya.

Hal tersebut disampaikan Donny saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto, Kamis (24/4).

Donny menjelaskan, ia menerima uang tersebut dari staf Hasto bernama Kusnadi. Kusnadi, kata Donny, menyampaikan bahwa uang itu terkait dengan urusan Harun Masiku.

Berdasarkan informasi awal mengenai kebutuhan dana sekitar Rp 1 miliar untuk pengurusan PAW Harun Masiku, Donny berinisiatif mengirim pesan WhatsApp kepada Saeful Bahri, kader PDIP eks terpidana kasus suap Harun Masiku.

Baca juga:

Politisi PDIP Gerah dengan Upaya Berulang Provokasi Sidang Hasto

Pada pesannya kepada Saeful, Donny menyebutkan adanya uang Rp 400 juta dari "Sekjen" sebagai bagian dari Rp 600 juta yang seharusnya berasal dari Harun Masiku. Namun, Donny menegaskan, bahwa penyebutan "Sekjen" dalam pesannya itu murni merupakan asumsinya sendiri.

"Di otak saya asumsinya, karena Mas Kus itu stafnya Mas Hasto, Sekjen. Ya saya asumsi saja," ujar Donny.

Ia menambahkan, bahwa tujuannya menyebut "Sekjen" dalam WA-nya kepada Saeful adalah agar Saeful segera datang menemuinya.

Lebih lanjut, Donny menyatakan, bahwa komunikasinya dengan Hasto terkait urusan ini sangat terbatas. Ia mengaku tidak pernah menerima perintah atau komunikasi langsung dari Hasto mengenai uang tersebut.

Baca juga:

Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto

"Kalau Mas Hasto memang perintah uang itu tentu ada WA, ada telepon, itu tidak ada. Sehingga saya tidak berani (berasumsi)," tegas Donny.

Bahkan, ia meyakini uang tersebut berasal dari Harun Masiku, mengingat tidak adanya instruksi atau komunikasi dari Hasto terkait uang Rp 400 juta yang diterimanya dari Kusnadi.

"Dan saya yakin itu dari Harun, karena kemudian saya pikir lagi, oh pasti Harun. kenapa?. Ya memang pada saat uang itu masuk ke saya, dari Kusnadi, tidak ada perintah apapun dari Sekjen. Tidak ada komunikasi apapun," ungkapnya.

Melalui keterangannya, Donny juga menjelaskan bahwa uang Rp 400 juta dalam bentuk rupiah pecahan Rp 50 ribu itu seluruhnya diserahkan kepada Saeful di Metropole, Jakarta Pusat.

Baca juga:

Djarot, Ribka Tjiptaning, hingga Oegroseno Hadir di Sidang Hasto

Ia tidak mengetahui secara pasti berapa bagian dari uang tersebut yang kemudian diserahkan kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, karena Saeful sangat tertutup mengenai detail tersebut.

"Tidak tahu, karena Saeful sangat tertutup kalau urusan itu. Saya tidak tahu, karena Saeful tidak pernah bercerita berapa, kapan, di mana, sama siapa, Saeful sangat tertutup itu. Alasannya di tim teknis, saya nggak boleh ikut campur, karena saya tim hukum," pungkasnya. (pon)

#PDIP #Kasus Suap #Hasto Kristiyanto #Harun Masiku
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jadi Tersangka Suap, Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta Punya Harta Hampir Rp 1 Miliar
KPK mengamankan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dalam OTT kasus dugaan suap sengketa lahan. Total harta kekayaannya tercatat Rp 949 juta dalam LHKPN.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 07 Februari 2026
Jadi Tersangka Suap, Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta Punya Harta Hampir Rp 1 Miliar
Indonesia
KPK Tetapkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Jadi Tersangka Kasus Suap Lahan
KPK menetapkan lima tersangka kasus suap sengketa lahan PT Karabha Digdaya di Depok, termasuk Ketua dan Wakil Ketua PN Depok.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
KPK Tetapkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Jadi Tersangka Kasus Suap Lahan
Indonesia
Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terjaring OTT KPK, 7 Orang Diamankan
KPK menangkap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok dalam OTT, yang digelar Kamis (5/2). Sebanyak 7 orang diamankan dalam OTT ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 Februari 2026
Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Terjaring OTT KPK, 7 Orang Diamankan
Indonesia
KPK Ungkap Suap Impor di Bea Cukai, Oknum Diduga Terima Jatah Bulanan Rp 7 Miliar
KPK mengungkap adanya dugaan aliran uang suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Oknum diduga menerima jatah Rp 7 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 06 Februari 2026
KPK Ungkap Suap Impor di Bea Cukai, Oknum Diduga Terima Jatah Bulanan Rp 7 Miliar
Indonesia
KPK Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Impor di Bea Cukai, Barang Bukti Rp 40,5 Miliar Disita
KPK menetapkan enam tersangka kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyidik menyita barang bukti senilai Rp40,5 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Februari 2026
KPK Tetapkan 6 Tersangka Korupsi Impor di Bea Cukai, Barang Bukti Rp 40,5 Miliar Disita
Indonesia
OTT KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak Perusahaan Sawit di Banjarmasin
KPK mengungkap adanya dugaan suap pajak perusahaan sawit di Banjarmasin. Kasus ini menjerat pihak swasta dalam dugaan suap tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 05 Februari 2026
OTT KPK Ungkap Dugaan Suap Pajak Perusahaan Sawit di Banjarmasin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Faktanya, kedua wilayah itu sudah kuat menjadi kandang PDIP.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Kaesang Yakin PSI Bisa Rebut Jateng dan Bali dari PDIP, Pengamat Sentil Terlalu Berkhayal dan Bermimpi
Indonesia
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan kasus suap perpajakan dengan mendalami PPh dan PPN, selain PBB yang kini ditangani.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
Bagikan