Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menyampaikan analisis mendalam mengenai kemunduran hegemoni Amerika Serikat (AS) serta peluang bagi negara-negara Global South, termasuk Indonesia, untuk menjadi kekuatan baru pasca-tahun 2050.
Hal tersebut disampaikan Andi dalam diskusi bertajuk “Masa Depan Geopolitik: Refleksi 70 Tahun Konfefensi Asia-Afrika dan Proyeksi 2050” yang digelar di kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (26/4).
Andi memprediksi bahwa hegemoni AS akan mengalami erosi signifikan dalam periode 2025-2035.
Setelah itu, ia memperkirakan akan terjadi periode “anarki global” (2035-2050) di mana kekuatan-kekuatan seperti Tiongkok, India, Indonesia, Brasil, dan Nigeria akan bersaing untuk mengisi kekosongan kekuasaan.
Baca juga:
Pertumbuhan Ekonomi Dunia Turun Akibat Perang Dagang, Bagaimana Dengan Indonesia?
"Pada tahun 2050, jika situasi global stabil, Tiongkok berpotensi menjadi hegemoni baru. Namun, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk berada dalam antrean kekuatan utama," katanya.
Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP ini menekankan, sejarah belum pernah mencatat adanya blok negara Asia-Afrika atau Non-Blok yang berhasil menjadi hegemoni global.
"Masalah utama yang dihadapi negara-negara Selatan adalah kerapuhan internal. Banyak di antaranya masuk kategori negara gagal seperti Myanmar atau Kongo, sementara ekonomi Argentina dan Afrika Selatan diprediksi akan mengalami kebangkrutan dalam lima tahun ke depan,” jelas Andi merujuk data CFR Sovereign Risk Index.
Ia berpendapat, kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS pada tahun 2024 justru akan mempercepat keruntuhan hegemoni negara tersebut. Menurutnya, Trump adalah “katalis” yang diperlukan bagi kebangkitan negara-negara Selatan.
Andi merinci lima pilar utama hegemoni AS yang mulai menunjukkan keretakan: dominasi nuklir yang kini dimiliki banyak negara, aliansi militer seperti NATO yang dinilai mulai kehilangan pengaruh, ekspor demokrasi dan HAM yang semakin dikritik, institusi ekonomi global seperti Bank Dunia dan IMF yang dianggap tidak adil, serta dominasi Dolar AS sebagai mata uang global yang terancam.
"Bergabungnya Indonesia dengan BRICS adalah langkah yang tepat untuk mengikis hegemoni dolar,” imbuhnya.
Andi menyerukan reaktualisasi visi geopolitik Soekarno yang mencakup anti-kolonialisme dan imperialisme, pembangunan tatanan dunia baru, politik bebas-aktif, kesetaraan antara negara Utara dan Selatan, serta Pancasila sebagai ideologi alternatif yang dapat melengkapi Piagam PBB.
"Bung Karno pernah menawarkan Pancasila kepada PBB sebagai jalan tengah antara ideologi komunisme dan kapitalisme. Ini sangat relevan untuk menjawab potensi anarki global pasca-runtuhnya hegemoni AS,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi kebijakan Orde Baru yang dinilai “mengkhianati” semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) melalui aneksasi Timor Leste pada tahun 1975 dan membatasi Pancasila sebagai alat kekuasaan semata.
"PDIP memiliki tugas untuk meluruskan sejarah kelam ini, sesuai dengan pesan Ibu Megawati,” ujarnya.
Meskipun optimistis terhadap potensi Indonesia, Andi mengingatkan akan sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk kondisi ekonomi global yang rentan terhadap pandemi, ancaman konflik nuklir, serta kebutuhan negara-negara Selatan untuk fokus memperkuat stabilitas internal.
Diskusi ini menggarisbawahi bahwa perjalanan Indonesia menuju tahun 2050 tidak akan mudah, namun peluang untuk memainkan peran yang lebih signifikan di panggung global tetap terbuka lebar.
"Semangat KAA dan nilai-nilai Pancasila harus menjadi kompas bagi langkah Indonesia ke depan, bukan sekadar menjadi nostalgia sejarah,” pungkasnya. (Pon)
