Dokter Diminta Tak Lakukan Praktik Kecuali Darurat

MerahPutih.com - Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo meminta dokter dan tenaga kesehatan lain tidak melakukan praktik rutin kecuali keadaan darurat (emergency). Imbauan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19.

Imbauan itu disampaikan melalui surat nomor YR.03.03/III/III8/2020 yang ditujukan langsung kepada seluruh kadinkes provinsi, kabupaten/kota, dan direktur utama/direktur/kepala rumah sakit seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Meski Ekonomi Sulit, Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah Wajib Dapat THR

"Adanya imbauan ini sehubungan dengan ditetapkannya penyakit COVID-19 sebagai pandemik global dan makin meluasnya wabah COVID-19 di Indonesia," kata Bambang dalam keterangannya, Kamis (16/4).

Bambang menambahkan, perlu dilakukan pencegahan penularan kepada dokter dan tenaga kesehatan di rumah sakit.

"Termasuk pasien yang berkunjung ke rumah sakit," jelas Bambang.

Bambang juga meminta rumah sakit memberikan pelayanan pada pasien COVID-19 dan melengkapi semua kelengkapan penanganan kasus serta alat pelindung diri (APD).

"Hal ini berlaku bagi semua petugas kesehatan sesuai kriteria masing-masing ruang pelayanan/risiko pelayanan," jelas dia.

Rumah sakit juga diminta menunda pelayanan elektif, dengan tetap memberikan pelayanan yang bersifat gawat darurat dan membutuhkan perawatan segera untuk penyakit-penyakit selain COVID-19.

"Mengembangkan pelayanan jarak jauh (telemedicine) atau aplikasi online lainnya dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga pasien yang memerlukan," terang Bambang.

Baca Juga:

Pemprov DKI Pastikan Tak Hentikan Layanan Transportasi Umum Saat PSBB

Ia juga meminta dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain yang berusia di atas 60 tahun dan memiliki penyakit penyerta, dianjurkan untuk bekerja di rumah.

"Dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi (telemedicine)," terang Bambang.

Selain itu, dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota diminta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan rumah sakit agar berjalan sesuai dengan kondisi masing-masing. (Knu)

Baca Juga:

Pendaftaran Kartu Pra Kerja Dikeluhkan, Susah Unggah Foto KTP dan Swafoto