Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Jumat (4/11) masih terbelah tentang cara menangani peluncuran rudal balistik Korea Utara yang terus berlanjut. Para anggota pemegang hak veto gagal menjembatani perbedaan.
Amerika Serikat menegaskan dalam sebuah sesi bahwa 13 dari 15 anggota DK PBB telah bersepakat untuk mengambil tindakan hukuman terhadap Korut, yang terus melanjutkan uji peluncuran rudal balistik yang bertentangan dengan resolusi resolusi Dewan Keamanan sebelumnya.
Baca Juga:
Sejumlah Konser, Siaran, dan Acara di Korea Ditunda Setelah Tragedi Halloween Itaewon
"Pyongyang telah menikmati perlindungan dari dua anggota DK PBB lainnya," kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Dia mengacu pada Tiongkok atau China, penyokong utama Korut dan Rusia.
"Momen ini menuntut persatuan dari Dewan Keamanan," kata Thomas Greenfield.
China dan Rusia berpendapat bahwa latihan militer bersama oleh AS dan Korea Selatan telah meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea.
"Kegiatan peluncuran rudal baru-baru ini tidak terjadi dengan sendirinya tanpa penyebab, dan peluncuran itu secara langsung berhubungan dengan kata-kata dan perbuatan pihak-pihak terkait," kata Duta Besar China Zhang Jun.
Duta Besar Jepang untuk PBB Kimihiro Ishikane mendesak DK PBB untuk bertindak sebagai satu kesatuan. Pelanggaran Korut terhadap resolusi resolusi sebelumnya, sejalan dengan tidak adanya tindakan dari Dewan Keamanan sejak lama karena sikap negatif dari beberapa anggota dewan.
Sejak uji coba nuklir pertama Korut pada 2006, DK PBB telah mengadopsi sejumlah resolusi yang melarang negara itu melakukan peluncuran rudal balistik.
Pyongyang telah menguji berbagai rudal lebih sering daripada sebelumnya, dan peluncuran rudal pada Kamis (3/11) menandai uji coba rudal Korut ke-30 pada tahun ini.
Pada Oktober, DK PBB gagal mengambil tindakan terkoordinasi, seperti mengadopsi sebuah pernyataan bersama untuk menyikapi Korut yang menembakkan rudal balistik ke Samudra Pasifik yang terbang di atas Jepang.
Pada Mei, Tiongkok dan Rusia memveto resolusi DK PBB, yang dirancang AS untuk memperkuat sanksi ekonomi terhadap Korut. (*)
Baca Juga:
Pesta Halloween di Itaewon Korea Selatan Berujung Maut
