Zulfikar Sy
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai penggunaan transaksi nontunai di Provinsi DKI Jakarta akan menekan tindak pidana korupsi.
Pasalnya, dengan transaksi online tersebut, alur peredaran uang akan lebih terkontrol dan mudah diawasi.
"Kebijakan transaksi nontunai sangat bagus, agar bisa dikontrol dan transparan, sehingga bisa menekan korupsi," katanya usai menerima kunjungan Deputi Gubernur DKI Jakarta Rosmaya Hadi di Balai Kota, Rabu (5/7).
Diakuinya, selain melakukan koordinasi dengan BI, Pemprov DKI juga telah melakukan kerja sama dengan PPATK.
"Untuk transaksi nontunai kita koordinasi dengan BI dan PPATK untuk mengawasi transaksi mencurigakan," tandasnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi menyambut baik kebijakan transaksi nontunai yang diberlakukan di Pemprov DKI.
Ia berharap kerja sama bisa diperluas hingga ke bagian-bagian lainnya.
"Banyak yang bisa diperluas, contohnya Smart City, kemudian BUMD, bagaimana peranannya dalam menangani Inflasi dan stabilisasi," tuntasnya. (Fdi)
Baca juga berita lainnya di: Djarot: Jakarta Jauh Berbeda Dengan Marawi
