Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim penetapan tarif kereta cepat Moda Raya Terpadu (MRT) yang disahkan dirinya bersama Ketua DPRD DKI Jakarta telah di setujui ketua Fraksi parlemen Kebon Sirih.
Menurutnya, tak ada masalah bila kedua pimpinan pejabat mengetok harga Ratangga MRT sebesar Rp 10.000 per 10 Kilometer (Km) dan menolak usulan anggota DPRD DKI pada rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) dengan ongkos rata-rata sebesar Rp 8.500.
"Pak Pras (ketua DPRD DKI) sudah mengumpulkan ketua fraksi semuanya," ujar Anies di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun tak mempedulikan adanya komentar fraksi-fraksi di parlemen Kebon Sirih mengenai penetapan harga tarif MRT tersebut.
Ia mengaku, pada pembahasan dengan Prasetyo hanya untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tiket Ratangga MRT tidak flat seperti transportasi Massal Transjakarta yang tak pernah berubah sejak 2004 lalu sebesar Rp 3.500.
"Pertemuan kemarin itu bukan pada angkanya tapi pada pengumuman tarif itu bukan satu angka. Itu kan asumsinya flat. Kalau ini adalah tarif antar stasiun. Jadi kemarin itu yang saya sampaikan pembahasannya diterjemahkan dalam bentuk tarif antar stasiun," jelasnya
Menurut dia, bila harga MRT rata-rata sebesar Rp 8500 maka hal itu akan membuat bingung masyarakat terkait tarif kereta kekinian itu. Atas dasar itu ia berunding dengan pimpinan DPRD DKI.
"Coba kalo dibikin rata-rata malah bingung warga jadi tarifnya berapa. Betul gak? Jadi bukan rata rata makanya sebabnya saya dateng sendiri saya menjelaskan bahwa tarif MRT bukan moda moda yang dulu," tutupnya. (Asp)
Baca Juga: Soal Kesepakatan Tarif MRT, Fraksi PKS Pertanyakan Keaslian Dokumen
