Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Din Syamsuddin menilia tidak ada masalah jika agama dikaitkan dengan politik.
Asalkan, kaitan itu pada taraf substantif, bukan hanya formalistik dan legalistik. Pada level substantif agama berperan menyalurkan etika agama, itu yang perlu dimasukkan dalam politik.
"Dalam Islam ada yang memahami hubungan erat antar agama dan politik, ada kesatuan. Sementara di Kristen sangat memisahkan hubungan gereja dengan politik," kata Din di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (8/2).
Secara umum politisasi agama secara tidak benar adalah sesuatu yang tidak dibolehkan.
"Kita setuju jangan mengaitkan agama dengan politik itu secara tidak benar itu politisasi agama, tapi tidak semuanya boleh disebut politisasi agama, boleh jadi kontekstualisasi atau bersifat substansialisi yaitu menyumbang etika moral agama," terang Din.
Di indonesia sendiri, doktrin agama masih banyak dipegang teguh masyarakat. Bahkan, Pancasila memberikan tempat terhormat bagi agama. Sehingga, bisa disimpulkan tidak ada masalah mengaitkan agama dengan politik.
"Politik tidak bisa jauh oleh agama kalau tidak, politik akan liar, Pancasila sendiri memberikan tempat terhormat bagi agama. Jadi, tidak masalah agama dikaitkan dengan politik tapi pada tingkat subtansi," jelasnya.
Politisasi agama itu dilarang kalau digunakan untuk politik yang salah. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua kaitan agama dengan politik itu bisa disebut politisasi.
"Politisasi agama itu kalau digunakan terhadap politik yang salah. Tapi tidak semua kaitan agama dengan politik itu politisasi," pungkasnya. (Fdi)
