Dikasih Rp7 Triliun, KPU Masih Ngeluh

MerahPutih Nasional- Anggaran pemilihan kepala daerah sebesar Rp7 triliun. Namun, nyatanya itu belum cukup untuk membiayai hajatan demokrasi itu. Bahkan, KPU RI masih membutuhkan suntikan dana sebesar Rp50 miliar lagi untuk melakukan supervisi dan monitoring.

Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, hingga saat ini, lembaganya belum memiliki anggaran sepeser pun untuk melakukan monitoring dan supervisi ke daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada serentak.

"KPU RI belum ada malahan (anggarannya)," kata Arief kepada MerahPutih.com, di KPU, Jakarta, Jumat (5/6).

Bekas Komisiner KPU Jawa Timur itu menjelaskan, anggaran itu, bukan untuk KPU RI saja, tetapi KPU Provinsi yang tidak melaksanakan Pilkada, namun ada daerah atau kabupaten/kota-nya mengikuti Pilkada.

"Kalau yang melakukan Pilkada kan sudah punya anggaran supervisi dan monitoring sendiri," kata Arief.

Ditambahkan dia, ada 9 provinsi yang akan melakukan Pilkada serentak, bersamaan dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Sedangkan 23 provinsi lainnya, hanya menggelar pemilihan bupati atau walikota secara bersamaan. Dua daerah sama sekali tidak menggelar Pikada, yaitu provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan DKI Jakarta.

Menurut Arief, jika mengikuti pola lama, mekanisme pencairan anggaran monitoring ini langsung berhubungan dengan Kementrian Keuangan. "Sudah diusulkan, belum ada persetujuan. Hari ini masih dibahas," tandasnya.(mad)

BACA JUGA:

Ditanya Anggaran Pilkada Serentak Membengkak, Ketua KPU Bingung 

Hasil Audit BPK, KPU Rugikan Negara Rp300 Miliar

BPK Temukan Penyelewengan di KPU Rp 34,3 Miliar