Diduga Inginkan Kursi Ketua DPR, PDIP Ingatkan Golkar Tidak Tiru Cara Jokowi Siasati Hukum

MerahPutih.com - PDI Perjuangan menegaskan menang pileg tiga kali berturut-turut meskipun partai berlambang banteng moncong putih itu mengalami gempuran politik pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Ditinjau dari kursi DPR RI perolehan berdasarkan perkiraan sementara adalah 110 kursi DPR RI. Sementara, tingkat kabupaten atau kota perolehan kursi sebanyak 2.823 kursi atau meningkat 17 kursi dibandingkan pemilu 2019.

Baca juga:

PDIP Layangkan 13 Gugatan PHPU Pileg, Ini Daftarnya

Namun, dengan kemenangan itu, ada dugaan manuver dari partai politik untuk menempati kursi Ketua DPR RI lewat perubahan UU MD3. Seperti saat menangi pemenang Pemilu 2014, justru tidak mendapat kursi Ketua DPR RI.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan kursi Ketua DPR merupakan lambang kepercayaan rakyat terhadap partai pemenang Pemilu.

"Nah, teman yang dari Golkar itu harus belajar dari 2014, karena seharusnya di dalam norma politik yang dipegang, tidak bisa Undang-undang yang terkait hasil pemilu lalu diubah setelah pemilu berlangsung," kata Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Berdasarkan UU MD3, kursi ketua DPR ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR. Di mana, PDIP berhasil meraih kemenangan pada Pemilu 2024 dan secara otomatis kursi tersebut akan diisi oleh kader Banteng.

Politikus asal Yogyakarta meminta seluruh partai politik untuk membangun kultur politik yang baik dan mengingatkan Golkar tidak meniru Presiden Joko Widido (Jokowi), merubah hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) demi meloloskan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres lewat pendekatan kekeluargaan.

"Jadi dari Golkar itu melihat Pak Jokowi saja itu bisa merubah hukum di MK yang seharusnya tidak boleh diintervensi oleh Presiden teryata terbukti hubungan kekeluargaan. Itu menunjukan ambisi, nafsu kekuasaan,” ujarnya.

Hasto mengingatkan, ambisi kekuasaan dengan segala upaya merebut kursi Ketua DPR ini justru akan menimbulkan konflik sosial. Apalagi, menggunakan instrumen hukum dengan merevisi UU MD3.

"Maka akan ada kekuataan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota kader PDIP dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan. Sehingga jangan pancing sikap dari PDIP yang tahun 2014 sudah sangat sabar,” tegasnya. (Pon)

Baca juga:

Hasto: Tidak Mudah Bagi PDIP Menang Pemilu di Tengah Abuse of Power