Diduga Inginkan Kursi Ketua DPR, PDIP Ingatkan Golkar Tidak Tiru Cara Jokowi Siasati Hukum

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 25 Maret 2024
Diduga Inginkan Kursi Ketua DPR, PDIP Ingatkan Golkar Tidak Tiru Cara Jokowi Siasati Hukum

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor PDIP, Jakarta, Senin (25/3/2024). ANTARA/HO-PDIP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan menegaskan menang pileg tiga kali berturut-turut meskipun partai berlambang banteng moncong putih itu mengalami gempuran politik pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Ditinjau dari kursi DPR RI perolehan berdasarkan perkiraan sementara adalah 110 kursi DPR RI. Sementara, tingkat kabupaten atau kota perolehan kursi sebanyak 2.823 kursi atau meningkat 17 kursi dibandingkan pemilu 2019.

Baca juga:

PDIP Layangkan 13 Gugatan PHPU Pileg, Ini Daftarnya

Namun, dengan kemenangan itu, ada dugaan manuver dari partai politik untuk menempati kursi Ketua DPR RI lewat perubahan UU MD3. Seperti saat menangi pemenang Pemilu 2014, justru tidak mendapat kursi Ketua DPR RI.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan kursi Ketua DPR merupakan lambang kepercayaan rakyat terhadap partai pemenang Pemilu.

"Nah, teman yang dari Golkar itu harus belajar dari 2014, karena seharusnya di dalam norma politik yang dipegang, tidak bisa Undang-undang yang terkait hasil pemilu lalu diubah setelah pemilu berlangsung," kata Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Berdasarkan UU MD3, kursi ketua DPR ditentukan dari perolehan kursi terbanyak partai politik di DPR. Di mana, PDIP berhasil meraih kemenangan pada Pemilu 2024 dan secara otomatis kursi tersebut akan diisi oleh kader Banteng.

Politikus asal Yogyakarta meminta seluruh partai politik untuk membangun kultur politik yang baik dan mengingatkan Golkar tidak meniru Presiden Joko Widido (Jokowi), merubah hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) demi meloloskan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres lewat pendekatan kekeluargaan.

"Jadi dari Golkar itu melihat Pak Jokowi saja itu bisa merubah hukum di MK yang seharusnya tidak boleh diintervensi oleh Presiden teryata terbukti hubungan kekeluargaan. Itu menunjukan ambisi, nafsu kekuasaan,” ujarnya.

Hasto mengingatkan, ambisi kekuasaan dengan segala upaya merebut kursi Ketua DPR ini justru akan menimbulkan konflik sosial. Apalagi, menggunakan instrumen hukum dengan merevisi UU MD3.

"Maka akan ada kekuataan perlawanan dari seluruh simpatisan, anggota kader PDIP dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan. Sehingga jangan pancing sikap dari PDIP yang tahun 2014 sudah sangat sabar,” tegasnya. (Pon)

Baca juga:

Hasto: Tidak Mudah Bagi PDIP Menang Pemilu di Tengah Abuse of Power

#PDIP #Golkar #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Berita Foto
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Luka Demokrasi
Monumen Kudatuli di Menteng. Peringatan 30 tahun tragedi 27 Juli 1996 yang menewaskan 5 orang, melukai 149, dan 23 hilang.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Luka Demokrasi
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bagikan