Andika Pratama
MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra turut berkomentar menyikapi rencana Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang ingin menempatkan dua perwira tinggi (pati) Polri menjadi pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat.
Menurut Yusril, selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pengangkatan ini juga mengabaikan pejabat lembaga lainnya.
"Praktik selama ini selalu diserahkan kepada pejabat eselon I dari Kementerian Dalam Negeri, baik itu Dirjen, Staf Ahli atau Kepala Badan," kata Yusril di Kantor DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (28/1).
Berdasarkan contoh kasus dalam Pilkada serentak 2017, pemerintah menunjuk Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sony Sumarsono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta lantaran pasangan kepala daerah Jakarta maju dalam kontestasi Pilkada DKI.
Yusril menilai, hal ini menjadi opsi yang lebih baik dibandingkan mengangkat Pejabat Gubernur dari korps Bhayangkara. Terlebih, kinerja dari pejabat eselon I Kemendagri dinilai Yusril tampak netral saat menjabat sebagai Plt Gubernur.
"Untuk dua daerah ini, Sumatera Utara dan Jawa barat, memang sebaiknya dapat ditunjuk seorang Dirjen atau Staf Ahli dari Kemendagri," jelasnya.
"Selama ini belum pernah terdengar ada hal-hal negatif jika seorang Plt atau pejabat gubernur itu diserahkan kepada pejabat dari Kemendagri," tambah Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menerangkan, pemerintah dapat memilih pejabat eselon I dari kementerian yang lain andaikan Kemendagri tidak memiliki stok lagi untuk ditunjuk sebagai Plt atau Pejabat Gubernur.
"Kalau misalnya tidak ada, sebaiknya diambil dari kementerian yg mengurusi administrasi pemerintahan, jadi agak lebih netral. Masih banyak kok," pungkas mantan Menteri Kehakiman di era Presiden Abdurrahmam Wahid (Gus Dur) ini.
Sebelumnya, Tjahjo berencana menempatkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara dan Asisten Kapolri Bidang Operasi, Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa barat.
Keduanya bakal diberi tugas tersebut karena gubernur yang bersangkutan akan habis masa jabatannya sebelum Pilkada selesai dilaksanakan. (Pon)
